Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kepala BNPB Baru Siap Lakukan Konsolidasi Internal

TODAYNEWS.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menegaskan akan memprioritaskan penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi, kecepatan respons, dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Read Also

1 day ago

Imbas Putusan MK, Seluruh Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP, Total Ada 5 Laporan Masuk!

99 Akbar Budi

Hal itu disampaikan Kristomei seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Adapun pelantikan tersebut juga disertai kenaikan pangkatnya dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal.

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” kata Kristomei.

Ia mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi beragam ancaman bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga erupsi gunung berapi. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi agar dampak bencana dapat diminimalkan.

Read Also

1 day ago

Komisi III Minta Pelaku Korupsi Dana Bencana di BNPB Dihukum Berat

79 Akbar Budi

Kristomei menegaskan, prinsip kolaborasi, responsivitas, integrasi, dan sinkronisasi akan menjadi landasan dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPB.

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” ujarnya.

Menurut Kristomei, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh BNPB sendiri. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta masyarakat diperlukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif.

Ia juga menekankan perlunya keselarasan kebijakan dan aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang baik, langkah penanganan bencana di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Kristomei menyoroti pentingnya sinergi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

Sebagai langkah awal, ia akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari kondisi organisasi sekaligus memastikan penanganan berbagai bencana dapat segera berjalan.

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” tutur Kristomei.