Parlemen Dorong Rusun Keagamaan Kembali Masuk Program Kementerian PKP

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, meminta pemerintah kembali memberi perhatian terhadap program rumah susun (rusun) keagamaan. Ia berharap program tersebut dapat diakomodasi dalam kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat rapat bersama Kementerian PKP terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2027 yang mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2027, Kamis (3/8/2027).

Baca Juga

1 hari  lalu

Legislator Soroti Sulitnya Akses Layanan Kesehatan di Kawasan Transmigrasi

78 Dhanis Iswara

Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko menyinggung program rusun keagamaan yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari kebijakan perumahan pemerintah saat sektor perumahan masih berada dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Karena kita tahu dulu itu tempatnya rusun keagamaan ada di sini, di Dirjen, waktu masih gabung PUPR. Perumahan rakyat itu di sini, rusun keagamaan ya,” kata Sudjatmiko.

Menurutnya, program rusun keagamaan saat ini belum terlihat secara jelas dalam struktur maupun rincian program Kementerian PKP. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar kebutuhan pembangunan rusun keagamaan tetap memiliki ruang dalam kebijakan pemerintah.

Baca Juga

2 hari  lalu

Soroti Target PNBP KLH dari Denda, DPR: Jangan Sampai Aturan Dibuat untuk Dilanggar

68 Dhanis Iswara

“Nah, ini sekarang kan di sini nggak ada, nggak terekspresi detail. Harapannya itu ada di sini,” katanya.

Sudjatmiko menyebut keberlanjutan program tersebut juga menjadi pertanyaan di sejumlah daerah. Sebab, pemerintah daerah masih menanyakan keberadaan program rusun yang sebelumnya dapat diusulkan melalui kementerian terkait.

“Selama ini ditanya oleh daerah, dulu ada dari PU itu rusun seperti itu. Kita tidak bisa mengusulkan seperti itu. Ini di mana tempatnya?” tuturnya.

Atas dasar itu, Sudjatmiko meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pengadaan rusun keagamaan dalam perencanaan sektor perumahan. Menurut dia, program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan perumahan nasional saat ini.

“Mungkin saya, Pimpinan, jadi rusun keagamaan ini saya rasa harus dihidupkan lagi,” tegas legislator dari Fraksi PKB itu.

Dia menilai program rusun keagamaan memiliki relevansi untuk kembali dimasukkan dalam agenda pembangunan perumahan. Terlebih, program serupa sebelumnya telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah ketika urusan perumahan masih berada di bawah Kementerian PUPR.

“Dulu kan di PUPR, sekarang kan di PU tidak ada, hanya eksplisit di PU juga. Nah, harapannya di PKP ini ada lagi untuk rusun keagamaan,” demikian Sudjatmiko.