Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar terus mengoptimalkan langkah antisipasi dan penyisiran demi mencegah timbulnya masalah atas daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet terkait adanya 5.874 pemilih tanpa alamat yang jelas, serta temuan 4.000 pemilih ganda di wilayah kerja mereka.
“KPU harus mengantisipasi dan menyisir data penduduk secara maksimal guna mencegah data ganda akibat perekaman ganda KTP elektronik,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Bamsoet pun meminta KPU melakukan pencermatan kembali secara faktual terhadap data pemilih Pemilu 2024. “KPU juga harus mengoptimalkan seluruh program maupun aplikasi yang bertujuan untuk akurasi data pemilih,” pinta Bamsoet.
Untuk itu, Bamsoet melihat KPU harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah untuk memverifikasi data pemilih. “Agar didapat data valid dan riil,” ucap dia.
Secara umum, ia mengimbau KPU bersama Bawaslu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan memenuhi asas langsung, umum. bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Sebelumnya pada 18 April 2023, KPU telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024 sebanyak 205.852.518 orang.