Menhaj Tegaskan Pembenahan Menyeluruh untuk Penyelenggaraan Haji 2026

TODAYNEWS.ID — Menteri Haji dan Umroh Mohammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya integritas dalam seluruh proses penyelenggaraan haji 2026. Ia menekankan bahwa setiap langkah pelayanan harus berjalan transparan dan tanpa penyimpangan.

Ia menyampaikan bahwa para pejabat Kabid dan Kasie akan dilantik sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kanwil dan Kepala Kantor secara definitif. Namun, syarat utama yang diajukannya adalah keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 yang dinilai harus sukses dan bersih.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bertemu Konglomerat Rusia, Prabowo Bahas Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Kapal dan Perhotelan

11 Dhanis Iswara

“Tidak boleh ada permainan sedikit pun di dalam Kementerian Haji,” ujar Menhaj Mohammad Irfan Yusuf. Pernyataan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Kanwil Jawa Barat di Bandung, Jumat, 21 November 2025.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi kelembagaan dan konsolidasi persiapan haji 2026. Acara itu dihadiri para Kabid dan Kasie Penyelenggara Haji dan Umroh Jawa Barat.

Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa struktur kelembagaan Kementerian Haji di daerah akan segera dirampungkan. Ia juga menyoroti pentingnya penyiapan teknis sejak dini agar seluruh tahapan dapat berjalan optimal.

Baca Juga

4 hari  lalu

Marak Kasus Perundungan, Puan: Ini Sudah Darurat

11 Dhanis Iswara

Terkait petugas haji, ia mengingatkan agar proses pengawalan dilakukan secara bersih dan profesional. Ia menyebut bahwa daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji sudah disiapkan dan proses pelunasan dapat segera dimulai.

“Kemarin sudah diumumkan petugas haji tolong dikawal dengan bersih,” katanya. Ia memastikan bahwa monitoring terhadap petugas menjadi perhatian serius kementerian.

Dalam kunjungan itu, ia juga mendorong agar asrama haji menjadi lebih mandiri. Ia mengusulkan agar asrama dapat dibenahi menjadi hotel sehingga mampu memberikan PNBP dan beroperasi tanpa bergantung pada pendanaan pusat.

Ia menegaskan bahwa isu kesehatan harus menjadi prioritas. Istitaah kesehatan disebut sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dalam proses keberangkatan jemaah.

Pelanggaran atas ketentuan kesehatan berpotensi menimbulkan denda. Bahkan, pelanggaran dapat menyebabkan risiko pengurangan kuota haji Indonesia.

Ia mengatakan bahwa bandara kedatangan di Arab Saudi akan menerapkan pemeriksaan kesehatan secara acak. Jemaah yang tidak memenuhi kriteria istitaah akan dipulangkan.

Terkait rekrutmen petugas, Gus Irfan menekankan prinsip profesionalitas dan bebas titipan. Proses pelatihan bagi petugas juga diperpanjang menjadi satu bulan untuk menjamin kesiapan maksimal.

Ia mengungkapkan bahwa kuota haji pada tahun-tahun sebelumnya mendapat catatan dari BPK. Kuota tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang karena tidak mengikuti daftar tunggu secara konsisten.

Karena itu, sistem kuota tahun ini disesuaikan secara ketat berdasarkan waiting list. Langkah ini dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh calon jemaah haji.

Ia menjelaskan adanya ketimpangan pemberangkatan di masa lalu. “Kami ratakan kembali berdasarkan tahun pendaftaran di tingkat provinsi,” jelasnya.

Saat ini, antrean terbesar berada di Jawa Timur dengan 1,2 juta pendaftar. Jawa Tengah menyusul sekitar 900 ribu dan Jawa Barat sekitar 700 ribu.

Gus Irfan menegaskan bahwa proporsi kuota akan dihitung berdasarkan pendaftar di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota. Prinsip yang digunakan adalah siapa mendaftar lebih dulu akan berangkat lebih dulu.

Perubahan ini menimbulkan dinamika kuota kabupaten/kota dalam 2–3 tahun ke depan. Daerah dengan sedikit pendaftar tahun awal akan mendapat kuota lebih kecil, tetapi kuota mereka akan meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Dengan seluruh langkah pembenahan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh memastikan komitmen menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih bersih, profesional, dan adil. Pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia ditegaskan sebagai prioritas utama.