Martin Tumbelaka Dukung MoU Penyadapan, Tapi Ingatkan Soal Privasi dan Pengawasan

TODAYNEWS.ID — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap MoU antara Kejaksaan Agung dan empat provider telekomunikasi terkait penyadapan. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tuduhan berbagai pihak terkait privasi data warga negara,” ujarnya, Jumat (27/6).

Baca Juga

1 bulan  lalu

Menteri PU Bakal Evaluasi Jajaran Imbas OTT KPK di Sumut

82 Gibran Negus

Martin menyoroti pentingnya perlindungan hak privasi dalam pelaksanaan penyadapan. Menurutnya, penyadapan hanya boleh dilakukan pada kasus pidana berat dan korupsi.

Ia meminta agar penyadapan dilakukan melalui perizinan yang jelas dan terstruktur. Hal ini untuk mencegah praktik penyadapan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum.

“Tetapi kita tahu kondisi kejahatan era sekarang itu terutama pencucian uang dan pelacakan buronan itu sangat dinamis,” kata Martin. Ia menambahkan, penegak hukum harus bergerak cepat agar pelaku tidak sempat melarikan uang negara.

Baca Juga

1 bulan  lalu

KPK Gandeng Greenpeace Bahas Polemik Izin Tambang Nikel Raja Ampat Papua

57 Gibran Negus

Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas prosedural dalam pelaksanaan MoU tersebut. Menurut Martin, prosedur penyadapan harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian kerja sama.

“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya. Ia meminta Kejaksaan Agung menyusun mekanisme pelaporan dan evaluasi penyadapan secara berkala.

Martin mendorong sinergi antara Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi Informasi. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil.

Walau menekankan prinsip kehati-hatian, Martin tetap memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan kejahatan. Ia menilai inisiatif Kejaksaan Agung sebagai langkah progresif.

Ia memuji fokus Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi melalui kerja sama dengan provider telekomunikasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat penting dalam penegakan hukum modern.

“Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU ini untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujar Martin. Ia berjanji pengawasan parlemen akan dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Martin berharap penegakan hukum tetap berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Ia menegaskan bahwa integritas proses hukum harus dijaga dalam setiap tahapnya.

87 Total Count