Marak Terjadi Pelanggaran di Dapur MBG, Komisi IX: Jangan Sampai Sertifikasi Hanya Formalitas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur guna meminimalisir pelanggaran.

Neng Eem menegaskan bahwa sertifikasi bagi SPPG harus menjadi jaminan keselamatan konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bukan sekadar urusan administratif.

Baca Juga

22 jam  lalu

Anies-AHY Diprediksi Bakal Melenggang di Pilpres 2029

73 Dhanis Iswara

Langkah ini menyusul data mengejutkan bahwa sebanyak 1.251 SPPG telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran standar. Rinciannya, 1.030 unit ditangguhkan, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai surat peringatan kedua (SP2).

“Program Makan Bergizi Gratis ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan rencana BGN, setiap dapur MBG wajib mengantongi tiga sertifikasi utama: laik higiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Baca Juga

3 hari  lalu

Anggota DPR 3 Periode Tamanuri Hembuskan Nafas Terakhir

85 Dhanis Iswara

Neng Eem menilai ketiga instrumen ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan atau distribusi makanan basi yang merugikan masyarakat.

Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa penegakan aturan yang keras, sertifikat tersebut hanya akan menjadi pajangan dinding.

“Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menekankan bahwa ketegasan BGN dalam menindak 1.251 SPPG bermasalah adalah langkah awal yang baik, namun akreditasi ke depan harus lebih preventif.

Ia berharap sistem akreditasi baru ini mampu mengeliminasi risiko keamanan pangan secara total sehingga anggaran jumbo yang dikeluarkan negara tidak terbuang sia-sia.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi ini harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi,” pungkas Neng Eem.