Legislator Minta Revitalisasi 10 Ribu Puskesmas Tak Dipukul Rata

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, meminta pemerintah tidak menyamaratakan program revitalisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia.

Menurut Nurhadi, kebutuhan setiap puskesmas berbeda-beda. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pemetaan kondisi puskesmas secara menyeluruh sebelum menentukan prioritas revitalisasi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu

111 Dhanis Iswara

Puskesmas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diminta menjadi perhatian utama. Sebab, fasilitas kesehatan di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan sarana hingga sulitnya mendapatkan tenaga kesehatan.

“Saya kira revitalisasi 10.000 puskesmas jangan dipukul rata. Tidak semua puskesmas membutuhkan revitalisasi dengan tingkat kebutuhan yang sama. Pemerintah harus melakukan pemetaan,” kata Nurhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dia mengatakan anggaran revitalisasi seharusnya diprioritaskan untuk puskesmas yang kondisinya rusak atau memiliki keterbatasan fasilitas yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Anggota DPR Minta Bantuan Gempa NTT Tak Menumpuk di Satu Titik

68 Dhanis Iswara

“Kalau anggaran kita terbatas, maka prinsipnya harus jelas: yang paling membutuhkan harus didahulukan,” ujarnya.

Nurhadi juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan gedung tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

“Jangan sampai kita sibuk membangun gedung puskesmas, tetapi tenaga kesehatannya justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup,” katanya.

Dia meminta pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran dari revitalisasi yang belum mendesak untuk memperkuat kesejahteraan dan keberadaan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah 3T.

Menurutnya, kesejahteraan tenaga kesehatan bukan hanya soal gaji dan insentif. Hal itu juga mencakup kepastian karier, perlindungan kerja, peningkatan kompetensi, fasilitas penunjang, hingga insentif khusus bagi mereka yang bertugas di daerah 3T.

“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun puskesmas, tetapi bagaimana memastikan ada dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mau bekerja dan bertahan di sana,” tutur Nurhadi.

Dia menilai keberhasilan program revitalisasi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bangunan yang selesai direnovasi. Dampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi indikator utama.

“Ukuran keberhasilannya harus lebih jauh: apakah masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik? Apakah tenaga kesehatannya tersedia? Apakah masyarakat di daerah 3T tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan?” ucapnya.

Nurhadi menegaskan Fraksi NasDem mendukung penguatan pelayanan kesehatan primer. Namun, dia meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kalau harus memilih antara mempercantik bangunan yang masih layak dengan memastikan tenaga kesehatan di daerah terpencil mendapatkan insentif dan fasilitas yang layak, maka pemerintah harus berani menentukan prioritas. Negara harus hadir di tempat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.