Komisi X Dukung Wacana Presiden soal PTN Gratis

TODAYNEWS.ID — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Namun, pelaksanaan kebijakan ini dinilai memerlukan kajian komprehensif agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak mengikis mutu akademik.

Baca Juga

1 hari  lalu

Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar, Nusron Wahid Lempar ke Bahlil

60 Akbar Budi

“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo yang akan menggratiskan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi. Pendidikan gratis akan membuka peluang sangat besar bagi warga negara Indonesia untuk mengakses masa depan yang lebih baik,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Habib Syarief menilai terobosan ini dapat meruntuhkan tembok kendala finansial yang selama ini menghambat anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk kuliah.

Peningkatan akses perguruan tinggi diyakini menjadi kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.

Baca Juga

1 hari  lalu

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bawaslu Titip Keberlanjutan Debat Hukum Pemilu

65 Akbar Budi

“Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan gelar akademik, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk dunia kerja. Langkah ini penting untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda,” katanya.

Guna mengeksekusi arahan Presiden, legislator asal Jawa Barat ini mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera memetakan kondisi teknis seluruh PTN di Indonesia.

Pemetaan menyeluruh dinilai krusial mengingat setiap kampus memiliki kapasitas keuangan, rasio dosen, dan sarana prasarana yang berbeda-beda.

“Kami mengharapkan Kementerian melakukan pemetaan komprehensif terlebih dahulu terkait jumlah mahasiswa, kapasitas kampus, fasilitas, hingga kebutuhan operasionalnya. Hal ini harus dilakukan agar eksekusinya tepat,” tegasnya.

Ia juga meminta kementerian merumuskan secara mendalam komponen biaya apa saja yang akan ditanggung oleh negara.

Pemerintah dituntut memperjelas apakah program gratis ini hanya membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau mencakup seluruh biaya penunjang pembelajaran mahasiswa.

“Pemerintah perlu merumuskan secara jelas komponen biaya yang ditanggung negara, apakah sebatas UKT atau biaya pendidikan lainnya. Skema pembiayaan harus dihitung secara matang agar memiliki ketahanan anggaran dalam jangka panjang,” kata Habib Syarief.

Di samping pemetaan anggaran, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema penerapan secara bertahap melalui pilot project di beberapa kampus sebelum diberlakukan secara serentak.

Uji coba bertahap dinilai ampuh untuk meminimalisasi risiko guncangan operasional pada PTN.

“Penerapan kebijakan ini bisa dipertimbangkan secara bertahap melalui proyek percontohan sebelum diterapkan menyeluruh. Langkah ini penting untuk menguji kesiapan sistem pendanaan dan layanan akademik kampus,” ujarnya.

Politisi senior ini berharap kebijakan strategis ini dapat diintegrasikan dengan sistem bantuan sosial pendidikan yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Komitmen anggaran negara yang kuat diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keadilan pendidikan di seluruh Indonesia.

“Kebijakan pendidikan gratis tidak boleh hanya kuat saat diluncurkan, tetapi harus memiliki skema pendanaan berkelanjutan. Negara harus hadir menjamin setiap anak bangsa bisa kuliah tanpa terkendala biaya,” pungkas Habib Syarief.