Komisi III Minta Polisi Tangkap Bandar yang Diduga Mengakali Sistem Promo Situs Judol

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, merespons soal penangkapan lima orang pelaku judi online (judol) yang diduga mengakali sistem promo situs judol oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada, Kamis (10/7) lalu.

Abdullah menekankan kepada instansi kepolisian terkait agar menangkap bandar judi online yang selama ini merugikan masyarakat. Ia menilai sangat janggal jika hanya pelaku yang mengakali sistem yang ditindak, sementara bandar atau pengelola platform judi online tidak tersentuh hukum.

Baca Juga

1 tahun  lalu

KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

570 Afrizal Ilmi

“Ini aneh. Polisi menangkap lima orang yang disebut-sebut merugikan situs judi online, tapi bandarnya tidak ditangkap. Padahal justru bandar judi online inilah yang selama ini merugikan masyarakat dan melanggar hukum secara terang-terangan,” tegas Abdullah, pada Kamis (7/8/2025).

Sebagai informasi, lima pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah RDS (32) bertindak sebagai koordinator, dan empat lainnya sebagai operator EN (31), dan DA (22) warga Bantul serta NF (25) warga Kebumen dan PA (24) warga Magelang.

Aksi mengakali sistem judi online itu berlangsung selama satu tahun di Yogyakarta. Setiap bulan setidaknya ada keuntungan sebesar Rp50 juta yang masuk ke rekening RDS. Sementara empat karyawannya dibayar Rp1,5 juta per minggu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

KPK Cegah Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

643 Afrizal Ilmi

Untuk itu, Anggota DPR Fraksi PKB itu mendesak Polri, khususnya Polda DIY, agar bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus judol. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menutup-nutupi atau melindungi dalam proses penegakan hukum.

“Polisi harus profesional. Jangan hanya tegas kepada pelaku kecil atau pelaku teknis, tapi abai terhadap aktor utama di balik maraknya judi online. Ini soal keadilan dan integritas penegakan hukum,” tegasnya.

Apalagi, kata Abdullah judol saat ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan generasi muda. Oleh karena itu, pemberantasan judol harus dilakukan secara menyeluruh dan menyasar hingga ke jaringan pelaku utama.

“Kami di Komisi III akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada aparat penegak hukum hanya karena ada indikasi tebang pilih dalam menangani kasus seperti ini,” pungkasnya.