x

Komisi II: Keputusan PSU di 24 Daerah Tanda KPU Tidak Profesional 

waktu baca 2 menit
Rabu, 26 Feb 2025 19:13 404

JAKARTA, todaynews.id – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mempertanyakan kinerja KPU RI dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.

Dalam keteranganya, Taufan menilai keputusan MK memerintahkan PSU di 24 daerah itu merupakan bentuk pimpinan KPU tak berintegritas menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.

Menurut Taufan, putusan MK yang memerintahkan PSU di 24 daerah itu juga sebagai tamparan keras bagi KPU lantaran dianggap tidak bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi memang kerja-kerja profesional dari penyelenggara ya memang masih minim tidak sesuai ekspektasi kita,” kata Taufan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Disisi lain, Taufan meyakini bahwa jika KPU bekerja profesional maka tidak ada putusan memerintahkan menjalankan PSU di 24 daerah itu.

Atas dasar itu, Taufan meminta KPU dapar bertanggungjawab atas dugaan kelalaian mengenai tugas nya dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2024.

“Kalau KPU atau penyelenggara dalam hal ini profesional pasti putusan Mahkamah Konstitusi tidak seperti ini,” terang Taufan.

Sosok mantan wali kota Parepare 2 periode itu, melihat, kinerja dan integritas serta kelalaian KPU itu berdampak sangat luas yaitu akan berimbas merugikan uang rakyat.

Ia mengatakan, keputusan PSU di 24 daerah itu akan berimbas membutuhkan anggaran yang cukup fantastis di tengah pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan efisiensi.

“Bayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU untuk 24 daerah itu menandakan bahwa uang rakyat atau uang negara yang digunakan untuk itu bukan jumlah yang sedikit,” jelas Taufan.

“Maka persesuaian tadi dengan pembahasan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa ahli memang perlu dilakukan evaluasi terkait regulasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu sendiri,” tutup Taufan. (GIB)

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA