JPU Tegaskan Dakwaan Bangun Paulus Tudungta Sudah Cermat, Eksepsi Dinilai Tak Beralasan

TODAYNEWS.ID – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menegaskan surat dakwaan terhadap terdakwa Bangun Paulus Tudungta telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

Hal itu disampaikan JPU Andri Saputra saat membacakan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK: Stafsus Menhut Mangkir Tanpa Konfirmasi

84 Afrizal Ilmi

Dalam tanggapannya, JPU menyebut penasihat hukum mengajukan lima pokok keberatan, yakni terkait ketidakcermatan konstruksi dakwaan, tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum, pencampuran persoalan perdata dengan tindak pidana, ketidakcermatan perhitungan kerugian materiil, serta perbandingan antara surat dakwaan dan fakta dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Menurut JPU, seluruh keberatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan surat dakwaan. Andri menjelaskan, berdasarkan Pasal 206 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, materi perlawanan berkaitan dengan kewenangan pengadilan, dakwaan yang tidak dapat diterima, atau surat dakwaan yang harus dibatalkan.

Sementara itu, sejumlah dalil yang disampaikan penasihat hukum dinilai telah masuk ke ranah pembuktian pokok perkara. Karena itu, keberatan tersebut dinilai lebih tepat diuji melalui pemeriksaan saksi, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Baca Juga

2 hari  lalu

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Stafsus Menhut

69 Afrizal Ilmi

Terkait dugaan perbuatan melawan hukum, JPU menyatakan cara penagihan yang dilakukan Bangun Paulus Tudungta diduga disertai kekerasan dan ancaman kekerasan. Tindakan tersebut juga disebut memaksa korban menyerahkan uang dengan nilai yang lebih besar daripada piutang terdakwa.

JPU menegaskan persoalan utang-piutang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

Mengenai perhitungan kerugian, JPU membantah adanya kesalahan dalam surat dakwaan. Nilai kerugian bersih korban, Vinson Leocarlius, disebut mencapai Rp60,75 juta.

Jumlah tersebut berasal dari kerugian sebesar Rp80 juta setelah dikurangi Rp19,25 juta uang milik terdakwa yang sebelumnya diambil oleh korban.

JPU juga menilai tabel perbandingan antara surat dakwaan dan BAP yang diajukan penasihat hukum tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan dakwaan. Menurut JPU, substansi perbandingan tersebut berkaitan dengan pembuktian yang harus diuji dalam persidangan.

Menanggapi sikap JPU, Iskandar Halim Munthe selaku anggota tim penasihat hukum Bangun Paulus Tudungta menilai perbedaan pandangan antara penasihat hukum dan penuntut umum merupakan dinamika yang wajar dalam proses persidangan.

“10 orang hukum, 10 pendapatnya. Kalau kami mengatakan masuk di dalam perkara pokok atau eksepsi kami adalah menolak daripada dakwaan mereka, Jaksa Penuntut Umum ya wajar-wajar saja mempertahankan pendapatnya. Tapi nanti yang memutuskan adalah majelis hakim,” ujar Iskandar usai persidangan.

Selain persoalan eksepsi, tim penasihat hukum juga menegaskan bahwa pengajuan penangguhan atau pengalihan penahanan bagi Paulus merupakan hak terdakwa yang dijamin KUHAP.

Mereka memilih belum membeberkan substansi perkara secara mendalam dan akan menunggu tahapan pembuktian serta pemeriksaan saksi-saksi.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan sela pada Rabu mendatang. Putusan tersebut akan menentukan apakah surat dakwaan JPU dinyatakan dapat diterima sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.