Laporan: Dhanis
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar. Foto: Dok. Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik investasi ilegal yang menggunakan label syariah untuk menipu masyarakat.
Menurut Marwan, praktik tersebut menyasar kelompok rentan, seperti jamaah pengajian, ibu-ibu majelis taklim, hingga pensiunan. Pelaku memanfaatkan label syariah, nama tokoh agama, serta janji keuntungan tetap untuk menarik kepercayaan calon korban.
“Kami mendesak OJK untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan praktik investasi ilegal berkedok syariah yang meresahkan masyarakat,” kata Marwan, Rabu (18/11/2026).
Ia mencontohkan tawaran investasi bebas riba dengan imbal hasil tetap 10 hingga 20 persen per bulan. Padahal, skema tersebut diduga menggunakan pola Ponzi, yakni membayar keuntungan anggota lama menggunakan dana dari anggota baru.
“Modusnya sangat licik. Mereka menggunakan label syariah, membawa nama ustaz, menjanjikan investasi bebas riba dengan keuntungan pasti 10 hingga 20 persen per bulan,” ujarnya.
Marwan menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan keuangan syariah.
Ia merujuk data OJK yang mencatat 35.438 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 31.571 pengaduan di antaranya berkaitan dengan pinjaman online ilegal.
Sementara itu, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2017 hingga kuartal III 2025 mencapai Rp142,22 triliun. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) juga telah menghentikan 15.495 entitas keuangan ilegal, termasuk 2.132 entitas investasi ilegal.
Marwan turut menyoroti kasus dugaan penipuan platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Platform yang memperoleh izin OJK pada Februari 2021 itu diduga merugikan 11.151 pemberi dana atau lender dengan nilai mencapai Rp2,47 triliun. Mayoritas korbannya disebut berasal dari kalangan pensiunan.
“Para korban DSI sudah menyampaikan pengaduan sejak November 2025. CEO-nya juga telah ditahan Bareskrim Polri pada Februari 2026. Namun, persoalan mendasarnya belum selesai. Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan pengembalian dana mereka,” kata Marwan.
Ia meminta OJK tidak hanya berfokus pada penindakan dan penutupan platform, tetapi juga memastikan proses pemulihan aset serta pengembalian dana korban berjalan.
Selain itu, Marwan mendorong penguatan audit kepatuhan syariah dengan melibatkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta penelusuran aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
OJK juga diminta memperluas edukasi hingga tingkat desa dan pesantren dengan melibatkan tokoh agama, pengelola pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta pengurus majelis taklim.
Menurut Marwan, masyarakat perlu memahami bahwa legalitas, model bisnis, risiko, dan kewajaran imbal hasil harus diperiksa sebelum menempatkan dana dalam suatu investasi.
“Jangan sampai masyarakat yang berniat mencari penghasilan halal justru menjadi korban penipuan atas nama agama. Ingat, label syariah adalah amanah, bukan alat untuk menipu umat. Negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak korban diperjuangkan,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh