DPR Pastikan Seluruh Guru P3K Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan pemerintah memastikan seluruh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu mulai 2027.

Hal itu disampaikan Lalu setelah Komisi X DPR RI membahas persoalan tersebut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Minta Sekolah Tak Tunggu Kasus Bullying Viral Baru Bergerak

94 Dhanis Iswara

“Ya, kami kemarin sudah membahas dengan Mendikdasmen bahwa insyaallah yang paruh waktu itu sudah dipastikan seluruhnya diangkat menjadi penuh waktu,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Lalu menjelaskan, mulai 2027 tidak akan ada lagi istilah P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Status aparatur sipil negara (ASN) hanya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K.

“Jadi ASN itu sekarang terdiri dari PNS dan P3K saja mulai 2027, tidak ada istilah penuh waktu dan paruh waktu,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Anggota DPR Pertanyakan Target Pendampingan 10 Ribu bagi UMKM: Sangat Kecil

106 Dhanis Iswara

Menurut Lalu, bagi guru P3K penuh waktu yang ingin beralih menjadi PNS, pemerintah akan memberikan kesempatan melalui tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Kemudian yang penuh waktu atau P3K penuh waktu yang hari ini, yang ingin menjadi PNS, ya, itu harus melalui tahapan seleksi CPNS yang formasinya nanti akan disiapkan,” katanya.

Non-ASN Juga Diberi Kesempatan Ikut Seleksi CPNS

Selain guru P3K paruh waktu, Lalu menyebut pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi CPNS.

Dia menyebut terdapat sekitar 170 ribu lebih tenaga non-ASN yang akan mendapatkan kesempatan tersebut mulai tahun anggaran 2027.

“Kemudian bagaimana nasib yang non-ASN, yang 170 sekian ribu itu, itu juga akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS mulai tahun anggaran 2027 atau mulai awal Januari 2027,” tutur Lalu.

Lalu menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan tersebut. Dia meminta pemerintah tidak kembali menunda penyelesaian persoalan status guru.

“Kami di Komisi X tetap mengawal ini dan meminta kepada pemerintah jangan menunda lagi, ini momen yang paling pas untuk mengatasi klaster guru ini,” tegasnya.

Setelah persoalan status guru tersebut diselesaikan, Lalu mengatakan DPR akan mendorong pembahasan mengenai kesejahteraan guru.

“Setelah klaster ini nanti tuntas, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghitung formula kesejahteraan guru-guru kita,” katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapan anggaran untuk pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, Lalu memastikan bahwa anggaran telah dipersiapkan pemerintah.

“Anggarannya sudah dipersiapkan,” pungkasnya.