Danantara dari Mimpi Sumitro Djojohadikusumo, Ayah Prabowo

JAKARTA, todaynews.id – Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di komplek Istana Kepresidenan, pada Senin (24/2/2025).

Presiden Prabowo menjelaskan mengenai alasan dibentuknya Danantara sebagai badan pengelola investasi di Indonesia.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Kepala Daerah Diminta Gali Potensi untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

82 Yunita

Prabowo menilai, bahwa Danantara dapat menjadi batu pijakan untuk mendorong pembangunan nasional yang telah dikelola langsung oleh pemerintah.

Selain digunakan untuk investasi,  Danantara bertujuan untuk menjadi penopang ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dari Mimpi Sang Ayah 

Baca Juga

5 bulan  lalu

Pengamat Desak Pemerintah Buat Fasilitas Kerja Layak bagi Rakyat

95 Gibran Negus

Di sisi lain, peluncuran Danantara juga digadang-gadang sebagai manifestasi realisasi gagasan dan mimpi dari mendiang almarhum Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Presiden Prabowo.

Gagasan untuk mendirikan Danantara sudah ada sejak lama yang diusulkan Sumitro, namun ditolak oleh pemerintahan orde baru kala itu.

Tepat pada akhir 1980-an sosok mendiang ayah kandung Prabowo, Soemitro, yang menjabat sebagai Menteri ekonomi orde lama dan orde baru tersebut memiliki gagasan untuk membentuk lembaga yang mengelola 1-5 persen laba badan usaha milik negara.

Soemitro dalam gagasannya, ingin mewujudkan sebuah lembaga investasi atau investment trust sekaligus sebagai penjamin investasi atau guarantee fund yang nantinya dapat membeli saham- saham perusahaan swasta dengan tujuan memajukan ekonomi.

Adapun ketika melakukan pidato politiknya pada 16 Desember 1996, Soemitro mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan soal lembaga investasi pemerintah itu sudah disampaikan kepada J.B Sumarlin yang menjabat sebagai Menteri Keuangan 1988-1993.

Namun, gagasan itu telah ditolak oleh Sumarlin secara halus dengan menyebut  bahwa Indonesia belum memerlukan lembaga yang mengelola pendapatan atau laba dari BUMN.

Kemudian, Soemitro mengklaim bahwa dirinya telah meneruskan gagasanya itu kepada pemerintah Malaysia dan langsung dijalankan.

Adapun meski tidak disebutkan secara spesifik, gagasan tersebut ditenggarai merujuk pada lembaga Khazanah Nasional Berhad (KNB) yang telah didirikan Malaysia pada tahun 1993.

Lembaga investasi itu, merupakan induk perusahaan negara yang telah bertindak sebagai lembaga investasi sekaligus juga akan menjadi jaminan seperti gagasan Sumitro.

Dalam buku Paradoks Indonesia dan solusinya, Prabowo menyinggung juga berulang-ulang kali bahwa pendapatan ekonomi Indonesia sangat tertinggal dengan Malaysia, terutama dari segi pembangunan ekonomi.

Hal itu menurut prabowo, lantaran Malaysia telah berhasil mendorong pendapatan perkapita penduduknya yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Prabowo menilai, keberhasilan itu dapat terwujud berkat pemerintah Malaysia yang telah membentuk sebuah lembaga investasi dengan tujuan mengawasi dan mengendalikan ekonomi melalui BUMN.

Saat ini, Prabowo telah berhasil untuk  mewujudkan gagasan mendingan ayah kandungnya.

Adapun tujuan utama dari  Danantara itu akan digunakan sebagai lembaga yang bakal mengelola investasi melalui laba operasional BUMN dan kerjasama pendapatan lainya.

Berdasarkan informasi, Danantara akan ditenggarai akan berfokus pada investasi non APBN yang berupaya mengalihkan perhatian dan juga ketergantungan anggaran negara.

Pengelolaan dan pengawasan Danantara disinyalir mirip dengan Termasek Holdings Limited, Singapura.

Kendati demikian, Danantara digadang-gadang juga akan menjadi lembaga yang  memiliki cakupan lebih luas dan berfungsi sebagai mangkuk investasi yang sama dengan Indonesia Investment Authority (INA). (GIB)

488 Total Count