Cegah Kepanikan WNI, DPR Minta Perwakilan RI di Arab Saudi Buka Hotline 24 Jam

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, mendesak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah memperkuat komunikasi serta penyampaian informasi resmi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

Desakan itu disampaikan menyusul otoritas Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone di wilayah selatan Mekkah pada 15 September 2026.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Komisi II Desak Pemerintah Percepat Pembangunan Kantor OPD di Daerah Otonomi Baru Papua

234 Akbar Budi

“Kami meminta KBRI dan KJRI tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi aktif menyampaikan informasi resmi secara berkala. Kejelasan informasi sangat penting agar jamaah umrah dan pekerja kita tidak termakan isu simpang siur,” ujar Maman di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Maman mengatakan perwakilan RI di Arab Saudi harus menjadi rujukan utama bagi WNI. Hal itu dinilai penting untuk mencegah kepanikan akibat beredarnya pesan berantai dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Menurutnya, kanal komunikasi diplomatik juga perlu menyediakan pusat bantuan atau hotline yang mudah diakses masyarakat selama 24 jam.

Baca Juga

1 bulan  lalu

KAI Komersialkan Kereta Nusantara Explorer Mulai 28 September

532 Azis Arriadh

“KBRI dan KJRI harus menjadi rujukan utama bagi WNI agar masyarakat tidak mendapatkan informasi simpang siur dari media sosial. Dalam situasi krisis, informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi bisa memicu kepanikan,” tegasnya.

Dia juga meminta pembaruan mengenai kondisi keamanan di Kota Suci Mekkah dan Madinah disampaikan secara berkala kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), pembimbing lapangan, hingga pengelola hotel tempat jamaah menginap.

Maman menilai pendampingan secara proaktif diperlukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jamaah umrah yang besar.

“Jamaah umrah Indonesia jangan dibiarkan mencari informasi sendiri di tengah situasi keamanan yang dinamis. Pemerintah harus hadir memberikan panduan jelas mengenai apa yang perlu dilakukan dan ke mana harus melapor,” katanya.

Politikus PKB itu juga mengingatkan agar skema tanggap darurat tidak hanya berfokus pada jamaah umrah. Perlindungan harus mencakup seluruh pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah terdampak.

“Perlindungan WNI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada jamaah umrah saja. Kita perlu memastikan seluruh pekerja Indonesia mengetahui kontak darurat dan mekanisme meminta bantuan,” ujarnya.

Pengasuh Ponpes Jatiwangi itu mengimbau seluruh WNI dan jamaah umrah di Arab Saudi tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka juga diminta mematuhi arahan otoritas keamanan setempat serta mengikuti informasi resmi dari perwakilan RI.

“WNI di Kota Suci tidak perlu panik, tetap tenang dan ikuti instruksi resmi otoritas Arab Saudi serta perwakilan RI. Jangan mudah percaya hoaks atau informasi di media sosial yang tidak jelas sumbernya,” pungkas Maman.