BREAKING! KPK Tangkap Gubernur Riau dalam OTT di Pekanbaru

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di wilayah Riau. Dari operasi tersebut, sepuluh orang diamankan termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (3/10/2025). Budi juga mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan adalah Gubernur Riau.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Soroti Kasus Penyerobotan Lahan Milik JK, Komisi II: Bagaimana Nasib Rakyat Kecil yang Tak Punya Kekuatan dan Akses Hukum?

31 Dhanis Iswara

Meski begitu, KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjerat para pihak yang ditangkap. Budi menyebut tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Operasi ini dilakukan secara senyap di sejumlah titik di Pekanbaru dan sekitarnya. Beberapa pejabat daerah dan pihak swasta juga ikut diamankan bersama Abdul Wahid.

Budi memastikan, seluruh pihak yang terjaring OTT akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK, katanya, akan mendalami peran masing-masing individu dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda, KPK Tak Hadir di Pengadilan

33 Afrizal Ilmi

Sesuai dengan prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. “Status hukum mereka akan disampaikan ke publik melalui konferensi pers,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta. KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait bentuk suap atau gratifikasi yang menjadi dasar operasi tersebut. KPK menyatakan masih memverifikasi data dan keterangan dari pihak-pihak yang diamankan.

Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat OTT pada 2025. Kasus ini menunjukkan masih tingginya risiko korupsi dalam sektor pembangunan di daerah.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Lembaga itu berjanji akan terus mengawal penggunaan anggaran daerah agar tidak diselewengkan.