Antisipasi Kenaikan Harga Energi Dunia, Pemerintah Siapkan Cara untuk Menjaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan Arah pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga mengutip dari keterangannya, Jumat (20/3/2026).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
“Bapak Presiden juga meminta agar volume produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.
Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Adapun Pemerintah saat ini masih memaparkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada masyarakat setelah seluruh konsep final disiapkan.
Pos terkait
