x

Petisi Transparansi Pendidikan Anggota DPR Menguat, Legislator: Publik Berhak Tahu Rekam Jejak Wakilnya

Laporan: Dhanis

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 20:05 5

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan dan kompetensi anggota parlemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Hal itu disampaikan Fikri merespons petisi di platform Change.org yang mendesak transparansi latar belakang pendidikan anggota dewan. Menurut dia, petisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas wakil rakyat.

Fikri mengakui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon anggota legislatif saat proses pendaftaran. Namun, verifikasi administratif dan hukum tersebut perlu dilengkapi dengan keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat.

“Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif,” kata Fikri, pada Sabtu (21/11/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral anggota DPR kepada masyarakat yang diwakilinya.

Menurut Fikri, kritik publik terhadap latar belakang pendidikan anggota parlemen perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan kinerja legislasi.

“Saya melihat petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis penelitian, dan menjawab permasalahan rakyat secara substansial,” ujarnya.

Pendidikan bukan satu-satunya ukuran kapasitas legislator

Menanggapi perdebatan mengenai anggota DPR lulusan SMA yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, Fikri mengingatkan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari perspektif keterwakilan rakyat dan mekanisme kerja parlemen.

Ia menjelaskan, konstitusi dan undang-undang pemilu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih sebagai anggota legislatif dengan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Dengan ketentuan tersebut, parlemen diharapkan mampu merepresentasikan beragam latar belakang masyarakat, mulai dari akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, Fikri menegaskan bahwa penyusunan undang-undang bukan pekerjaan individual seorang anggota DPR, melainkan proses kolektif yang melibatkan berbagai unsur pendukung.

Menurut dia, DPR memiliki Badan Keahlian (BK) yang didukung tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti dengan latar belakang pendidikan magister hingga doktoral.

Selain itu, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) juga melibatkan berbagai pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk akademisi, mahasiswa, pakar, dan organisasi masyarakat sipil.

“Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli,” tuturnya.

Fikri yang merupakan lulusan program doktor Universitas Diponegoro itu juga menyebut anggota DPR mendapatkan pembekalan untuk menunjang pelaksanaan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Pembekalan tersebut dilakukan melalui pendidikan politik dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan partai politik maupun lembaga DPR. Anggota baru DPR juga mengikuti kegiatan orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Ia menilai, berbagai mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas anggota parlemen. Meski demikian, keterbukaan rekam jejak dan kompetensi tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus menilai kinerja wakil rakyat secara objektif.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA