x

DPR Coret Pemiskinan Koruptor dari UU Perampasan Aset, Ini Dua Alasan Komisi III

Laporan: Afrizal Ilmi

waktu baca 4 menit
Kamis, 19 Nov 2026 20:02 1

TODAYNEWS.ID — DPR RI tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Keputusan tersebut diambil Komisi III DPR RI dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta karakter UU Perampasan Aset sebagai aturan hukum acara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat selama proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

Menurutnya, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung penerapan illicit enrichment, tetapi tidak sedikit pula yang menyampaikan penolakan.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

1. Dinilai Berpotensi Bertentangan dengan HAM

Pertimbangan pertama berkaitan dengan potensi pelanggaran HAM apabila ketentuan illicit enrichment dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman mengatakan, Komisi III telah mempelajari penerapan aturan tersebut di sejumlah negara sebelum mengambil keputusan.

Dia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang menurutnya tidak menerapkan ketentuan illicit enrichment. Kedua negara tersebut menjadi bagian dari kajian perbandingan yang dilakukan DPR dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya.

Habiburokhman juga menyinggung pengalaman Jerman yang pernah berupaya menerapkan ketentuan serupa. Namun, menurutnya, upaya tersebut digagalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di negara tersebut.

Selain melakukan kajian terhadap praktik di luar negeri, Komisi III turut mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan.

Sedikitnya 15 elemen masyarakat dilibatkan dalam pembahasan dan sejumlah di antaranya menyampaikan pandangan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan HAM.

2. UU Perampasan Aset Merupakan Aturan Hukum Acara

Alasan kedua berkaitan dengan kedudukan UU Perampasan Aset dalam sistem perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut memiliki karakter sebagai undang-undang formil yang mengatur tata cara atau hukum acara.

Menurutnya, undang-undang formil berbeda dengan undang-undang materiil yang memuat norma mengenai penghukuman. Karena itu, Komisi III menilai ketentuan illicit enrichment tidak dapat dimasukkan ke dalam regulasi yang sedang dibahas tersebut.

“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, Komisi III akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek HAM dan karakter hukum dari regulasi tersebut.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” imbuhnya.

RUU Perampasan Aset Disahkan Setelah 18 Tahun

Di luar keputusan mencoret ketentuan illicit enrichment, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi tersebut. RUU ini telah diusulkan sejak 18 tahun lalu sebelum akhirnya dibahas secara intensif oleh Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025.

Selama proses pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat hingga mahasiswa.

Pembahasan RUU Perampasan Aset juga telah melewati pengambilan keputusan tingkat I. Dalam tahapan tersebut, delapan fraksi DPR RI menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.

DPR RI kemudian mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut menjadikan regulasi perampasan aset sebagai salah satu instrumen hukum dalam penanganan hasil tindak pidana.

Apa Saja yang Diatur dalam UU Perampasan Aset?

UU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan lainnya. Cakupan tindak pidana tersebut tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup narkotika, terorisme, dan penyelundupan.

Selain itu, regulasi tersebut turut mencakup perdagangan orang serta penipuan atau penggelapan yang dilakukan berbasis teknologi informasi. Dengan cakupan tersebut, UU Perampasan Aset diarahkan untuk menangani aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana yang memiliki dampak serupa.

Meski demikian, ketentuan illicit enrichment tidak menjadi bagian dari regulasi yang disahkan DPR. Keputusan Komisi III tersebut didasarkan pada dua pertimbangan yang disampaikan Habiburokhman selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

 

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

6 days ago
7 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA