Laporan: Afrizal Ilmi
Caption : Sejumlah Guru Ngaji pada acara Silaturahmi Akbar Guru Pendidikan Al-Qur’an di Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Foto : Humas Pemkot Bandung TODAYNEWS.ID — Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan lebih dari 61 ribu formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khusus guru madrasah pada 2027. Rekrutmen ini membuka kesempatan bagi masyarakat umum dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk berkarier sebagai PNS.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan penyiapan formasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden. Kemenag juga telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Alhamdulillah, atas arahan Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027. Khusus di bawah Direktorat Madrasah, ada 61 ribu lebih yang nantinya menjadi formasi PNS,” ungkap Amien Suyitno dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Penyiapan puluhan ribu formasi tersebut direncanakan mulai bergulir secara bertahap pada 2027. Kebijakan ini menjadi peluang bagi tenaga pendidik untuk memperoleh jenjang karier baru di lingkungan pendidikan madrasah.
Menariknya, kesempatan seleksi tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN). Guru yang sudah berstatus PPPK juga diperbolehkan mengikuti seleksi selama memenuhi persyaratan.
Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan calon pelamar adalah batas usia maksimal 35 tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi guru PPPK maupun pelamar dari jalur umum.
Amien menjelaskan, guru PPPK yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi untuk mengisi formasi PNS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, status PPPK tidak menutup kesempatan tenaga pendidik untuk mencoba jenjang kepegawaian lainnya.
“Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK,” jelasnya.
Kemenag juga memberikan kepastian mengenai status kepegawaian guru PPPK yang mengikuti seleksi. Apabila tidak berhasil lolos, mereka tetap dapat mempertahankan status PPPK dan melanjutkan pengabdian sebagai tenaga pendidik.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi guru PPPK untuk mencoba peluang menjadi PNS tanpa harus mengkhawatirkan kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak lolos seleksi. Meski demikian, calon pelamar tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
Perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik juga mencakup guru yang masih berstatus paruh waktu. Pemerintah berencana mengangkat kelompok tenaga pendidik tersebut menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
Amien Suyitno menyampaikan bahwa rencana pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK merupakan bagian dari penataan tenaga pendidik. Kebijakan ini melengkapi penyiapan formasi PNS bagi guru madrasah pada 2027.
Dengan demikian, penguatan tenaga pendidik tidak hanya dilakukan melalui pembukaan formasi baru. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan status guru yang telah menjalankan tugasnya di lingkungan pendidikan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan keberadaan tenaga pendidik. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk menghargai kontribusi guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah,” ujar Nasaruddin Umar.
Nasaruddin mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang tidak terlepas dari peran para pendidik. Guru memiliki kontribusi dalam memberikan ilmu, membimbing peserta didik, serta membentuk karakter generasi penerus bangsa.
Penyiapan lebih dari 61 ribu formasi PNS pada 2027 diharapkan dapat memperluas kesempatan pengembangan karier guru madrasah. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenag memperkuat kualitas pendidikan melalui peningkatan perhatian terhadap tenaga pendidik.
Editor: Azis Arriadh