Laporan: Azis Arriadh
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Foto: Kementerian PU TODAYNEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) infrastruktur setelah banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat (Sumbar). Per 13 November 2026, progres fisik enam paket pekerjaan jalan dan jembatan mencapai 99,17 persen.
Enam paket itu mencakup pemulihan jalan sepanjang 18,37 kilometer di Kabupaten Agam dan 7,15 kilometer di Kabupaten Tanah Datar. Di Tanah Datar, Kementerian PU juga membangun jembatan sepanjang 110 meter.
Pemulihan jalur tersebut menjadi prioritas agar warga bisa kembali menjangkau pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Jalan dan jembatan itu juga dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang antarwilayah.
Untuk keseluruhan program pemulihan infrastruktur, Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum mencatat progres fisik sebesar 23,03 persen. Dalam laporan per 13 November 2026 itu, satgas mencatat 108 paket pekerjaan disiapkan di Sumbar.
Selain jalan dan jembatan yang ditangani sektor bina marga, program ini mencakup tiga sektor lain, yakni sumber daya air, cipta karya, dan prasarana strategis. Pekerjaannya meliputi pengendalian banjir, pemulihan layanan air minum dan sanitasi, serta perbaikan fasilitas publik.
Di sektor sumber daya air, Kementerian PU menyiapkan 68 paket pekerjaan. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman sungai, rehabilitasi bendung dan saluran irigasi, serta pembangunan sabo dam.
Rencana pembangunan sabo dam mencakup 16 unit di Kabupaten Tanah Datar, delapan di Kabupaten Agam, dan satu di Kabupaten Padang Pariaman. Tiga unit lainnya direncanakan di Kota Padang dan satu di Kota Padang Panjang.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penanganan bencana hidrometeorologi di Sumbar mencakup dua kebutuhan sekaligus, yakni melindungi warga saat bencana terjadi dan mengurangi risiko banjir berulang melalui pembangunan infrastruktur jangka panjang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Untuk pengamanan sungai, Kementerian PU merencanakan pekerjaan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Rencana serupa mencakup Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Solok.
Di sektor cipta karya, Kementerian PU menyiapkan 29 paket untuk memulihkan layanan air minum dan sanitasi. Salah satu fokusnya adalah pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 daerah di Sumbar. Pekerjaan lainnya mencakup pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, dan fasilitas sanitasi.
Di sektor prasarana strategis, Kementerian PU menyiapkan 13 paket pekerjaan. Fasilitas yang menjadi sasaran pemulihan mencakup 30 prasarana kesehatan, 20 prasarana peribadatan, 16 madrasah, dan satu pondok pesantren.
Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan membantu warga kembali memperoleh layanan kesehatan dan menggunakan tempat ibadah. Pemulihan madrasah dan pesantren juga diharapkan mendukung kegiatan belajar di daerah terdampak.
Kementerian PU menerapkan prinsip build back better dalam pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Dengan prinsip ini, pekerjaan di setiap sektor diarahkan untuk memulihkan fungsi infrastruktur sekaligus meningkatkan ketahanannya terhadap bencana berikutnya.
Editor: Azis Arriadh
