x

KTT ke-49 ASEAN: Diplomasi Indonesia Rapuh Diterpa Kepungan Asap

waktu baca 3 menit
Senin, 16 Nov 2026 16:03 6

TODAYNEWS.ID – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, 15–17 November 2026, seharusnya menjadi panggung perayaan solidaritas Asia Tenggara. Di forum inilah, organisasi kawasan ini meresmikan logo baru dengan tambahan satu tangkai padi—simbol bergabungnya Timor-Leste sebagai anggota penuh keluarga besar ASEAN.

Namun, di balik kemegahan agenda integrasi ekonomi digital serta ketahanan pangan dan energi, diplomasi Indonesia justru harus berhadapan dengan ujian klasik yang kembali menyengat: krisis kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam sesi pleno pada Minggu (15/11/2026), Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomatik yang lugas dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas dampak asap karhutla yang berlangsung hampir empat bulan terakhir. Presiden juga memaparkan bukti keseriusan Jakarta, mulai dari pengerahan 71.000 personel yang menelan korban 16 petugas gugur, pencabutan 17 konsesi perusahaan, hingga penyelidikan pidana terhadap 104 korporasi.

Sikap terbuka kepala negara patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kedewasaan berdiplomasi. Akan tetapi, di meja perundingan internasional, empati saja tidak cukup untuk meredam kekhawatiran kawasan.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merespons situasi ini dengan dorongan konkret agar satuan tugas (satgas) bilateral penanganan kabut asap diperluas menjadi mekanisme kolektif seluruh negara ASEAN. Usulan ini merupakan sinyal halus sekaligus tekanan diplomatik bahwa krisis ekologis yang berulang setiap tahun tidak lagi bisa dipandang semata sebagai urusan domestik satu negara.

Ironi inilah yang perlu menjadi refleksi mendalam bagi pemerintah. Indonesia selalu memosisikan diri sebagai jangkar stabilitas dan pemimpin alami di Asia Tenggara. Namun, wibawa diplomasi di luar negeri akan selalu rapuh apabila tata kelola lingkungan dan pengawasan birokrasi di dalam negeri masih menyisakan celah.

Narasi pembelaan diri dari sebagian pejabat publik—seperti dalih faktor cuaca ekstrem atau klaim bahwa Indonesia juga menyumbang oksigen bagi negara tetangga—justru kontraproduktif dan merusak simpati yang dibangun Presiden di Manila. Publik di dalam negeri pun merasakan pahitnya bencana ini, tercermin dari gugatan warga (class action) di Kalimantan Barat yang menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian mitigasi.

Oleh karena itu, sekembalinya dari Manila, Presiden Prabowo harus bertindak tegas dalam mengawasi langsung penanganan karhutla di dalam negeri. Ketegasan itu menuntut keberanian untuk mengevaluasi dan mencopot pejabat daerah maupun kementerian terkait yang terbukti lalai serta tidak mampu melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian di lapangan.

Selain membenahi barisan birokrasi, komitmen untuk menggeser paradigma penanganan karhutla dari sekadar pemadaman darurat menuju pencegahan sistematis harus dibarengi dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Para pelaku pembakaran dan 104 korporasi yang kini dalam penyelidikan harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui sanksi pidana, denda pemulihan lingkungan, maupun pencabutan izin permanen.

Pertukaran data intelijen dan pembuktian lintas negara bersama Singapura serta Malaysia—mengingat banyak korporasi perkebunan yang memiliki jejaring modal di ketiga negara—justru harus dimanfaatkan Indonesia untuk membongkar aktor intelektual di balik pembakaran lahan.

Pada akhirnya, kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak diukur dari seberapa fasih kita berbicara tentang masa depan kawasan di ruang konferensi. Kepemimpinan sejati diuji dari ketegasan Presiden menertibkan aparatur dan korporasi di dalam negeri demi memastikan langit Asia Tenggara tetap bersih, sehat, dan bebas dari ancaman asap yang berulang. ***

  • Gungde Ariwangsa SH – Wartawan senior pemegang Kartu UKW Utama, Pemimpin Redaksi Todaynews.id, Ketua Yayasan IPO, Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023.
  • Email: aagwaared@gmail.com

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

3 days ago
4 days ago
4 days ago
4 days ago
4 days ago
6 days ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA