DPR Jadwalkan Usulan HMP Gibran Masuk Paripurna 12 November

TODAYNEWS.ID – Pimpinan DPR RI bakal membawa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan karena mendapat dukungan dari 120 anggota DPR RI yang berasal dari delapan fraksi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Dinilai Tak Layak Jadi Wapres, Gen Z Minta Gibran Mundur

26 Dhanis

Jumlah tersebut kata Saan, jauh melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

“Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Saan di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan menjelaskan, dari sisi jumlah maupun keterwakilan lintas fraksi, usulan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku di DPR.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kemendikdasmen Jangan Main-main Urus Administrasi Pendidikan

21 Akbar Budi

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pimpinan DPR akan segera memproses usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Menurut Saan, tahapan selanjutnya dimulai dengan rapat pimpinan DPR RI, kemudian dilanjutkan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

“Karena itu, nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat. Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saan memastikan, usulan HMP tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

“Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus,” pungkasnya.