PDIP Sepakat Tempuh Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemberhentian Gibran

TODAYNEWS.ID – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan politik tersebut disepakati 110 anggota Fraksi PDIP dalam rapat pleno fraksi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

16 menit  lalu

DPR Jadwalkan Usulan HMP Gibran Masuk Paripurna 12 November

2 Dhanis

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan seluruh anggota fraksi telah menyatakan persetujuan untuk mengambil langkah konstitusional melalui mekanisme HMP.

“Anggota kita 110, sepakat. Karena kita ini kan memang kita demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” kata Utut kepada wartawan usai rapat pleno.

Utut menjelaskan, rapat pleno tersebut dihadiri 102 anggota, sementara delapan lainnya tidak hadir karena izin atau sakit. Dalam forum itu, seluruh anggota fraksi bertukar pikiran sebelum akhirnya menyepakati langkah politik tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

Giring Ganesha Mundur dari PSI, Akui Perjuangan Tak Lagi Sejalan

26 Dhanis

“Ini pleno fraksi, semua 110, hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” ujarnya.

Terkait kemungkinan usulan HMP tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR pada hari yang sama, Utut mengatakan hal itu masih berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah keputusan politik Fraksi PDIP untuk menggunakan jalur konstitusi.

“Kita lihat, kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi,” tegasnya.

Utut juga menanggapi rencana Gibran yang disebut akan menempuh gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan, PDIP tidak akan menghalangi hak hukum setiap orang untuk menempuh jalur yang tersedia.

“Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu, kita tidak pernah menghalangi,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa keputusan Fraksi PDIP adalah menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Poinnya itu. Yang paling penting kita jaga, kita ini berbangsa bernegara, kita bersaudara. Apapun keputusannya kita jalani dengan damai. Sekali lagi kita jalani dengan damai,” pungkas Utut.