Polri Pecat ASN, Oknum Penyadap Ilegal Presiden

TODAYNEWS.ID — Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, hingga pengusaha. Selain pemecatan, AS juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam putusan sidang etik Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sanksi administratif yang dijatuhkan kepada AS berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPK Cecar Nusron Wahid soal Setoran Jabatan dan Uang Rp106,3 Miliar

33 Afrizal Ilmi

“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Selain sanksi administratif, majelis sidang juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku AS sebagai perbuatan tercela. Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Isir menjelaskan, AS diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Baca Juga

1 hari  lalu

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Blueray Cargo ke ASN Bea Cukai

20 Afrizal Ilmi

“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, AS juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.

Meski dijatuhi sanksi PTDH, AS menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Polri selanjutnya akan memproses pengajuan banding melalui komisi di tingkat banding.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” kata Isir.

Isir menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Setiap personel, kata dia, wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.

Ia juga memastikan penegakan aturan internal Polri tidak mengenal impunitas maupun perlakuan istimewa. Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri itu diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Penyidik menduga tindakan itu dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Penanganan perkara pidana terhadap para tersangka menjadi proses tersendiri di luar putusan etik yang dijatuhkan kepada AS.