Jelang Nataru 2027, Mendagri Dorong Operasi Pasar Pangan Diperkuat

TODAYNEWS.ID — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan operasi pasar pangan di seluruh Indonesia menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia di tengah potensi peningkatan permintaan pada akhir tahun.

Tito mengatakan operasi pasar perlu terus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah juga perlu memastikan intervensi berjalan tepat sasaran berdasarkan data daerah dan komoditas yang membutuhkan penanganan.

Baca Juga

3 hari  lalu

PGK Banten: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan Antar Generasi

51 Dhanis

“Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Tito, pemerintah telah memiliki data mengenai wilayah yang membutuhkan operasi pasar beserta komoditas yang perlu mendapat intervensi. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah pengendalian harga secara lebih efektif.

“Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu,” tuturnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 23 Oktober 2026

49 Akbar Budi

Ia menegaskan, pelaksanaan operasi pasar membutuhkan koordinasi antara Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi pangan sekaligus merespons gejolak harga di masing-masing wilayah.

Tito menilai peningkatan kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan kondisi yang berulang setiap tahun. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif lebih awal agar kenaikan permintaan tidak memicu tekanan harga yang berlebihan.

Selain operasi pasar, Tito mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan sosial non-tunai, serta bantuan pangan kepada masyarakat. Berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli, terutama ketika kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang akhir tahun.

Ia juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan kapasitas fiskal masing-masing untuk mendukung pelaksanaan bantuan sosial. Dengan demikian, upaya perlindungan masyarakat dapat menjangkau lebih banyak penerima sesuai kebutuhan di setiap wilayah.

Menurut Tito, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Setiap daerah memiliki karakteristik kebutuhan dan komoditas pangan yang berbeda sehingga kebijakan intervensi perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pemerintah juga perlu terus mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan di lapangan. Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan langkah intervensi agar distribusi pangan tetap lancar selama periode libur akhir tahun.

Di sisi lain, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ia menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri masih berlanjut.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.

Pemerintah berharap penguatan operasi pasar, kelancaran distribusi, serta penyaluran bantuan sosial dapat berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru diharapkan tetap terpenuhi tanpa gejolak harga yang signifikan.