Bahlil Bidik PNBP ESDM Rp165 Triliun untuk Topang Subsidi BBM

TODAYNEWS.ID – Pemerintah membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebesar Rp165 triliun pada 2026. Tambahan penerimaan ini ditargetkan membantu memperkuat pembiayaan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi PNBP sektor ESDM sepanjang Januari-Oktober 2026 telah mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN 2026 sebesar Rp133,63 triliun.

Baca Juga

3 hari  lalu

Menko PM Siapkan Payung Hukum untuk Perkuat Inkubator Bisnis UMKM

35 Dhanis

Pemerintah pun membidik penerimaan yang lebih tinggi untuk memperluas ruang fiskal, termasuk membantu menutup kebutuhan subsidi BBM.

“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” kata Bahlil dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, mengutip Sabtu (24/10/2026).

Di sisi pasokan, Bahlil memastikan stok Pertalite atau BBM RON 90 berada pada kisaran 16-18 hari. Sementara itu, stok BBM jenis lainnya dilaporkan masih di atas standar minimum nasional.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi bagi 50 Ribu Pekerja Terdampak PHK

19 Akbar Budi

Ia menjelaskan, gangguan pasokan BBM yang sempat terjadi di Bali bukan disebabkan oleh kekurangan cadangan nasional, melainkan keterlambatan distribusi dari Jawa Timur karena kapal pengangkut belum tiba sesuai jadwal. Setelah penanganan, stok BBM di Bali disebut telah mencukupi kebutuhan hingga 12 hari.

“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ujarnya.

Pemerintah juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Bahlil menyebut impor solar CN48 telah dihentikan, sedangkan sebagian kebutuhan solar CN51 masih dipenuhi dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah memperbaiki mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan energi sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor ESDM.