Tumbuh 5,80 Persen, Ekonomi Jateng Dilaporkan Mampu Turunkan Pengangguran di Era Prabowo-Gibran

TODAYNEWS.ID – Sejumlah program pemerintah dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri hilirisasi, hingga penguatan ekonomi desa menjadi bagian dari upaya mendorong penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 19 Oktober 2026

86 Akbar Budi

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang digelar Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pemuda pro buruh Muhammad Raehan. Forum ini diikuti mahasiswa, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam diskusi itu, para narasumber menyoroti sejumlah capaian ekonomi yang berpotensi memperluas kesempatan kerja, terutama melalui program yang melibatkan masyarakat, petani, pelaku UMKM, dan pekerja di sektor industri.

Baca Juga

23 jam  lalu

PGK Banten: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan Antar Generasi

20 Dhanis

Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi salah satu indikator positif bagi perkembangan aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Sementara itu, ekonomi Jawa Tengah tumbuh lebih tinggi, yakni 5,80 persen.

Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bahkan mencapai 5,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.

“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut turut ditopang aktivitas badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Di Jawa Tengah, salah satu contoh pengembangan industri tersebut terlihat melalui proyek hilirisasi Pertamina berupa pembangunan kilang bensin di Cilacap yang dimulai pada April 2026.

Pengembangan industri dan hilirisasi dinilai dapat memperluas aktivitas ekonomi, menciptakan kebutuhan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.

Program MBG serap tenaga kerja

Selain industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian dalam diskusi tersebut karena melibatkan rantai pasok pangan dan tenaga kerja dalam operasional pelayanan pemenuhan gizi.

Yusuf menilai, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan kebutuhan tenaga kerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang. Dengan jumlah unit pelayanan yang terus berkembang, program tersebut dinilai memiliki potensi memperluas kesempatan kerja di berbagai daerah.

“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 164.000 orang.

Keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara program pemerintah dan perekonomian desa. Dengan demikian, manfaat ekonomi berpotensi menjangkau lebih banyak pelaku usaha di luar sektor formal.

Di sisi lain, pengembangan kawasan industri turut diikuti kegiatan bursa kerja yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja.

Salah satunya Job Fair dalam rangka HUT ke-81 Jawa Tengah pada 20–21 Agustus 2026 yang menyediakan 4.817 posisi pekerjaan dari berbagai perusahaan.

Yusuf menilai, pertumbuhan industri dan tersedianya akses informasi lowongan kerja menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan masyarakat memasuki dunia kerja.

Kenaikan upah jadi indikator kerja layak

Sementara itu, Muhammad Raehan menyoroti pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan sektor padat karya tidak cukup diukur dari banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Aspek upah, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan pekerjaan juga perlu menjadi perhatian.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.327.386, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 berkisar antara 4,79 persen di Kabupaten Blora hingga 7,53 persen di Kabupaten Kendal. UMK tertinggi berada di Kota Semarang, yakni Rp 3.701.709.

Kenaikan upah tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan pekerja di tengah pertumbuhan ekonomi daerah.

Raehan juga menyoroti kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.

“Kebijakan ini dinilai meringankan biaya produksi petani, yang di Jawa Tengah juga menjadi pemasok program MBG,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam diskusi.

Penurunan biaya produksi pertanian dinilai dapat mendukung aktivitas usaha petani sekaligus memperkuat pasokan bahan pangan bagi program pemerintah.

Meski demikian, diskusi tersebut juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang masih perlu ditangani. Data BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah mencapai 4,30 persen pada Mei 2026, dengan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,74 persen.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya peluang kerja masih perlu diimbangi dengan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

Melalui diskusi tersebut, Karya Milenial Serasi menempatkan pengembangan industri padat karya, penguatan ekonomi desa, serta perluasan program pemerintah sebagai bagian penting dalam pembahasan masa depan ketenagakerjaan Jawa Tengah.

Ke depan, keberlanjutan program penciptaan lapangan kerja dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.