Kepuasan Publik Terhadap Prabowo-Gibran Tembus 65,4 Persen, Ini Faktor Pendorongnya

TODAYNEWS.ID – Program kesejahteraan sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga agenda pemberantasan korupsi dinilai menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menanggapi hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 65,4 persen.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi III Minta Pelaku Korupsi Dana Bencana di BNPB Dihukum Berat

111 Akbar Budi

Menurut Heri, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terlepas dari penilaian masyarakat terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret,” kata Heri di Jakarta, pada Selasa (20/10/2026)

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi penilaian publik adalah program kesejahteraan sosial. Kebijakan bantuan sosial (bansos), layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta layanan kesehatan menjadi sejumlah aspek yang mendapatkan apresiasi masyarakat.

Baca Juga

5 hari  lalu

PKB Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Luar Negeri Atasi Karhutla 

187 Akbar Budi

Program-program tersebut pasalnya, berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga sehingga pelaksanaannya dapat menjadi bagian penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Faktor berikutnya kata Heri, adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok.

Menurut Heri, upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dinilai membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Stabilitas Harga dan Ekonomi: Upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.

Di samping itu, isu pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan swasembada juga menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap arah kebijakan nasional.

“Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif,” katanya.

Lebih lanjut, Heri menilai, persepsi positif terhadap program-program pemerintah perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kepuasan publik tidak hanya bertumpu pada peluncuran program, tetapi juga pada hasil dan dampaknya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya tingkat kepuasan berdasarkan survei tidak berarti pemerintah terbebas dari berbagai persoalan dan tantangan.

“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Heri juga menekankan pentingnya menyikapi perbedaan pandangan secara proporsional dan profesional dalam sistem pemerintahan demokratis. Kritik dan evaluasi, menurutnya, tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dikelola secara konstruktif.

Ia menambahkan, para pemangku kepentingan dan masyarakat juga perlu memahami bahwa pemerintah dapat mengambil pilihan politik berdasarkan pertimbangan rasional untuk merespons kepentingan nasional maupun dinamika global.

Karena itu, hasil survei kepuasan publik perlu ditempatkan sebagai salah satu indikator evaluasi pemerintahan, sekaligus menjadi pengingat agar kebijakan yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.