Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Beri Catatan Kritis Terkait MBG hingga Demokrasi

TODAYNEWS.ID – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, memberikan catatan kritis terhadap sejumlah persoalan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan menjaga ruang demokrasi agar tidak semakin menyempit.

Read Also

7 hour ago

Pengamat Ingatkan Potensi Keretakan Koalisi Prabowo Jelang Pilpres 2029

50 Akbar Budi

Pasalnya, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran kerap mendapatkan berbagai kritik, terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan.

“Sejak awal dari kepemimpinan Prabowo, sudah menghadapi banyak persoalan dan kritik terkait dengan pelaksanaan program prioritas serta kebijakan yang dilakukan,” kata Fernando kepada TODAYNEWS, Senin (19/10/2026).

Menurut Fernando, program MBG perlu dievaluasi karena pelaksanaannya dinilai terlalu terburu-buru dan belum didukung persiapan yang matang. Terlebih, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.

Read Also

6 hour ago

DPR Sebut Indonesia Darurat Perundungan Anak, Usul UU Anti-Bullying Dikaji

48 Dhanis

Sebab itu, Fernando mengkhawatirkan program MBG berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana membangun dukungan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

“Persoalan pelaksanaan MBG sejak awal pemerintahan banyak mendapatkan kritik dan sorotan dari masyarakat karena dianggap program politik untuk kepentingan 2029 sehingga pelaksanaannya dipaksakan,” katanya.

“Selain itu anggaran yang begitu besar terkesan hanya untuk kepentingan membangun jejaring penggalangan suara demi elektoral pada pilpres 2029. Sehingga tanpa kajian dan melakukan persiapan yang matang program MBG langsung dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.

Selain MBG, Fernando menilai pelaksanaan KDMP juga perlu dikaji secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar pembangunan koperasi tidak sekadar mengejar target, tetapi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi di setiap daerah.

Menurut dia, keberadaan KDMP juga perlu memperhitungkan keberlangsungan usaha kecil, khususnya warung-warung milik warga yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Pelaksanaan KDMP terkesan hanya kejar target sehingga pemilihan lokasinya tidak sesuai kebutuhan. KDMP juga dikuatirkan akan mematikan usaha kecil yang selama ini menjalankan usaha warung diseputaran rumah-rumahan penduduk,” ucapnya.

Soroti Peran Militer dan Pembengkakan Kabinet

Lebih lanjut, Fernando turut mengkritik kebijakan pemerintah terkait pembentukan batalyon dan komando daerah militer (Kodam) baru, serta penempatan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di lingkungan pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dicermati karena berpotensi memunculkan kekhawatiran mengenai kembalinya praktik dwifungsi ABRI.

Di sisi lain, Fernando mempertanyakan penambahan jumlah anggota kabinet dan pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ketika pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran.

“Disaat negara harus melakukan efisiensi, namun pemerintah menambah jumlah anggota kabinet dan melantik anggota wantimpres sehingga sangat terkesan melakukan pemborosan disaat pemerintah daerah diminta untuk berhemat,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan kesan inkonsistensi karena pemerintah pusat meminta pemerintah daerah berhemat, sementara struktur kekuasaan justru bertambah.

Fernando menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan efektivitas belanja negara dan penyelesaian persoalan masyarakat daripada memperluas struktur kekuasaan.

“Sikap inkonsisten Presiden Prabowo hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan karena sampai saat ini pondasi dukungan terhadap kekuasaannya masih belum kuat dan sangat rentan digoyang,” tandasnya.

Ingatkan Ancaman terhadap Demokrasi

Selain persoalan kebijakan, Fernando mengingatkan adanya risiko penyempitan ruang kritik terhadap pemerintah. Ia menilai upaya merangkul pihak-pihak yang kritis ke dalam lingkaran kekuasaan dapat melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

“Alaram bagi demokrasi Indonesia saat ini karena ada upaya melakukan pembungkaman terhadap pengkritik dengan merangkul masuk dalam kekuasaan. Sehingga secara perlahan kritik terhadap pemerintah semakin lemah dan secara perlahan akan hilang sehingga perlu diwaspadai akan menuju negara otoriter,” cetusnya.

Lebih jauh, Fernando juga menyoroti potensi tekanan terhadap independensi media melalui kepentingan ekonomi, termasuk belanja iklan dan pengaruh pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan media.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kritik publik dan kebebasan pers merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi.

“Apalagi kontrol terhadap media dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti biaya iklan, mengambil alih media melalui orang-orang yang dekat dengan pemerintahan dan menempatkan pada posisi penting di media orang yang dapat diatur,” tuturnya.

Untuk itu, ia berharap Presiden Prabowo dapat memperbaiki kinerja pemerintah, menjaga kebebasan berpendapat, serta memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil.

Fernando menegaskan, pemerintah seharusnya memusatkan perhatian pada persoalan masyarakat, terutama tantangan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Saya berharap Presiden Prabowo fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apalagi keadaan ekonomi saat ini memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius menghadapi persoalan ekonomi global,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu dini memikirkan upaya mempertahankan kekuasaan, sementara berbagai persoalan mendasar bangsa masih membutuhkan penyelesaian serius.