Laporan: Afrizal Ilmi
Pekerja mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Foto: ANTARA TODAYNEWS.ID — Pengamat ekonomi dan politik ekonomi Indonesia, Ichsanuddin Noorsy, menilai kejatuhan pasar saham domestik hingga 11,2 persen mencerminkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar gejolak teknis perdagangan. Ia mengaitkan tekanan di pasar modal dan pasar uang dengan kerentanan ekonomi nasional, persoalan ketahanan energi, serta pengaruh kepentingan global terhadap kebijakan Indonesia.
Dalam keterangan resminya pada Jumat (16/10/2026), Noorsy memaparkan sembilan faktor yang menurut pandangannya menjadi pemicu gejolak pasar keuangan. Ia menyoroti mulai dari antrean kendaraan di SPBU, pelemahan rupiah, ancaman inflasi, hingga tekanan terhadap transparansi pasar modal.
Faktor pertama yang disoroti Noorsy adalah ketahanan energi nasional. Ia menilai antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi indikator persoalan pasokan energi yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Noorsy, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan energi Indonesia telah menurun hingga sekitar 17 hari. Angka itu ia gunakan untuk menggambarkan kerentanan pasokan energi nasional di tengah tekanan ekonomi.
Faktor kedua berkaitan dengan kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap pemerintah. Noorsy menilai persoalan pasokan energi dapat memperburuk persepsi terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi makro.
Ketiga, ia menghubungkan akumulasi ketidakpastian ekonomi dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam keterangannya, Noorsy menyebut rupiah telah menembus level psikologis di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Faktor keempat adalah potensi kenaikan inflasi akibat pelemahan rupiah atau imported inflation. Menurut Noorsy, kenaikan biaya barang impor dapat meningkatkan tekanan harga dan berpotensi mendorong kenaikan suku bunga acuan, yang kemudian menambah beban sektor riil.
Faktor kelima berkaitan dengan ancaman penurunan status pasar modal Indonesia menjadi stand-alone market. Noorsy menilai berbagai kesepakatan geopolitik dan komitmen ekonomi pemerintah, termasuk terkait minyak Amerika Serikat, pembelian pesawat Boeing, impor pangan, dan nota kesepahaman dengan Freeport, belum tentu mampu memperbaiki sentimen pasar.
Keenam, Noorsy menyoroti tuntutan transparansi free float yang dikaitkannya dengan pengelola investasi global, termasuk Vanguard dan BlackRock. Ia menilai tekanan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh investor global terhadap standar dan kebijakan pasar modal Indonesia.
Faktor ketujuh, menurut Noorsy, adalah meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap aturan dan standar korporasi global. Ia memandang dinamika pasar modal dan pasar uang internasional dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi.
Kedelapan, Noorsy menilai kerentanan ekonomi dan keuangan Indonesia bersifat struktural. Menurut dia, pergantian presiden, menteri keuangan, maupun gubernur Bank Indonesia tidak akan menyelesaikan persoalan apabila akar kerentanan tersebut tidak dibenahi.
Faktor kesembilan yang disorot adalah keterbukaan sistem ekonomi dan pengambilan kebijakan Indonesia terhadap tekanan eksternal. Noorsy menilai kepentingan luar dapat memengaruhi arah kebijakan nasional ketika fondasi ekonomi dan tata kelola tidak cukup kuat menghadapi tekanan tersebut.
Secara keseluruhan, sembilan faktor tersebut menjadi dasar kritik Noorsy terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak pasar keuangan. Pandangannya menempatkan persoalan energi, stabilitas makroekonomi, transparansi pasar modal, dan pengaruh global sebagai isu yang saling berkaitan.
Meski demikian, sembilan faktor tersebut merupakan analisis Noorsy mengenai penyebab gejolak pasar. Hubungan sebab-akibat antara masing-masing faktor dan penurunan pasar saham perlu diuji melalui data perdagangan, kondisi makroekonomi, serta perkembangan arus modal untuk memastikan kontribusi setiap faktor terhadap pelemahan pasar.
Editor: Aziz Arriadh