DPR Minta Data Peringatan Dini BMKG Dijadikan Dasar Kebijakan Keselamatan Transportasi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, mendorong agar informasi dan peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak berhenti sebagai data, tetapi segera diterjemahkan menjadi kebijakan untuk melindungi masyarakat.

Menurut Sudjatmiko, peran BMKG semakin penting di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Informasi mengenai cuaca, iklim, dan potensi bencana yang dihasilkan BMKG harus terhubung dengan keputusan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Demo AMPB di DPR, Pengamat: Kritik Boleh Keras, Tapi Tetap Jaga Ketertiban

89 Dhanis Iswara

“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, pada Senin (31/8/2026).

Legislator Fraksi PKB itu mendorong pemerintah membangun protokol yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengatur aktivitas transportasi ketika kondisi cuaca, termasuk angin, telah mencapai tingkat yang membahayakan.

Menurut dia, peringatan BMKG harus diikuti langkah konkret di lapangan. Jangan sampai informasi mengenai potensi bahaya telah tersedia, tetapi masyarakat tetap diperbolehkan memasuki wilayah yang berisiko.

Baca Juga

3 hari  lalu

Azis Subekti: Indonesia Perlu Bangun Ketahanan Kognitif di Era AI

97 Dhanis Iswara

“Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” katanya.

Sudjatmiko menegaskan, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan transportasi.

Karena itu, Fraksi PKB di Komisi V DPR mendorong agar informasi BMKG semakin terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta operator transportasi.

Integrasi tersebut dinilai penting agar peringatan dini dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan, termasuk pembatasan atau pengaturan aktivitas transportasi apabila kondisi cuaca dinilai membahayakan.

Lebih lanjut, Sudjatmiko mengatakan persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim tidak dapat ditangani secara sektoral.

Informasi dan analisis BMKG menurutnya perlu menjadi bagian dari perencanaan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air, dan mitigasi bencana.

“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana,” ujarnya.

“Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” demikian Sudjatmiko menambahkan.