DPR Soroti Gaji PPPK yang Tertunda, Pemerintah Siapkan 3 Skema Solusi

TODAYNEWS.ID – Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu pemerintah daerah (pemda) memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian kepada para PPPK yang masih menghadapi persoalan keterlambatan pembayaran gaji.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kopilot Asing Selundupkan 26 Kg Ekstasi, DPR Desak Evaluasi Total Keamanan Bandara

96 Dhanis Iswara

Menurut Indrajaya, terdapat tiga skema yang disiapkan pemerintah. Pertama, pemerintah daerah diminta memangkas belanja yang tidak menjadi prioritas.

Kedua, pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih berstatus kurang bayar kepada daerah. Ketiga, jika efisiensi anggaran dan pencairan DBH belum mampu menutup kebutuhan, pemerintah pusat akan menambah Dana Alokasi Umum (DAU).

“Pemerintah pusat sudah menyiapkan solusi secara bertahap. Daerah perlu melakukan efisiensi, kemudian kekurangan pembayaran DBH diselesaikan. Jika kebutuhan masih belum terpenuhi, pemerintah pusat dapat memberikan tambahan DAU. Yang terpenting, skema ini harus benar-benar terlaksana,” ujar Indrajaya, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kopilot Asing Selundupkan 26 Kg Ekstasi, DPR Desak Evaluasi Total Keamanan Bandara

96 Dhanis Iswara

Ia mengungkapkan, total dukungan fiskal yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencakup kurang bayar DBH sekitar Rp10 triliun serta tambahan DAU yang nilainya lebih dari Rp8 triliun.

Indrajaya berharap dukungan anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, termasuk memastikan gaji PPPK dibayarkan tepat waktu.

“Ruang fiskal sudah mulai disiapkan. Jangan sampai PPPK masih terus dihantui ketidakpastian mengenai hak mereka. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran,” tegasnya.

Ia juga meminta perhatian serius terhadap laporan mengenai PPPK yang hingga kini belum menerima gaji di sejumlah wilayah. Di Maluku Tengah, misalnya, sekitar 1.700 PPPK paruh waktu disebut belum menerima pembayaran, dengan sebagian di antaranya mengalami keterlambatan hingga lima bulan.

Persoalan serupa juga terjadi di Karawang. Ratusan PPPK paruh waktu dari tenaga kependidikan dilaporkan belum menerima gaji untuk periode Januari dan Februari 2026. Sementara di Palopo, sebanyak 379 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu disebut belum memperoleh gaji selama tiga bulan.

Menurut Indrajaya, keterlambatan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administrasi anggaran. Gaji merupakan hak pegawai yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

“Di balik jumlah 1.700, 379, maupun ratusan PPPK lainnya, terdapat keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut. Mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar cicilan, membiayai pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat sebagai angka dalam laporan keuangan,” katanya.

Untuk mencegah persoalan serupa meluas, Politisi PKB itu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap seluruh wilayah yang mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji PPPK.

Pemetaan tersebut, menurut dia, harus mencakup jumlah PPPK yang terdampak, besaran kebutuhan anggaran, hingga kepastian waktu pembayaran. Dengan demikian, dukungan fiskal dari pemerintah pusat dapat diarahkan secara tepat kepada daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Pemerintah jangan menunggu persoalan membesar. Harus ada langkah proaktif untuk mengetahui daerah mana yang kesulitan membayar PPPK, berapa kebutuhan anggarannya, dan kapan hak para pegawai bisa dituntaskan,” ujarnya.

Indrajaya menambahkan, PPPK memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, jaminan kepastian pembayaran hak dan kesejahteraan PPPK perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi serta kapasitas pemerintahan daerah.