DPR Nilai Kebijakan Pemerintah Tetapkan Harga BBM Semakin Adaptif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai pemerintah semakin adaptif dalam menetapkan harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama badan usaha penyedia BBM yang menyesuaikan harga BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Penyesuaian harga tersebut mencerminkan semakin adaptifnya mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi terhadap perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah,” kata Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Christiany, penurunan harga sejumlah jenis BBM non-subsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan biaya operasional di berbagai sektor.

Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga BP 92 turun Rp540 per liter, dari sebelumnya Rp16.670 menjadi Rp16.130 per liter. Sementara itu, harga BP Ultimate turun Rp480 per liter, dari Rp17.240 menjadi Rp16.760 per liter.

Di sisi lain, harga BP Ultimate Diesel mengalami kenaikan dari Rp21.340 menjadi Rp21.910 per liter, sejalan dengan dinamika pasar energi global.

Christiany turut mengapresiasi kinerja Menteri ESDM dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Menurut dia, pemerintah mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah volatilitas harga minyak internasional. Pada saat yang sama, kebijakan energi juga dinilai tetap memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola energi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Ia juga mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara bertahap. Mulai 1 Agustus 2026, harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, dan Pertamax Turbo dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite tetap sebesar Rp10 ribu per liter, sedangkan Biosolar bertahan di angka Rp6.800 per liter.

“Penyesuaian ini membuat masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi tetap memperoleh perlindungan dari sisi harga,” ujarnya.

Dia menyebut langkah Pertamina menunjukkan komitmen BUMN energi dalam menjalankan fungsi komersial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui penyediaan energi dengan harga terjangkau.

Christiany menekankan bahwa sinergi antara Kementerian ESDM dan Pertamina perlu terus diperkuat agar kebijakan energi nasional dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurut dia, stabilitas harga BBM berdampak langsung terhadap biaya distribusi dan logistik, harga kebutuhan pokok, sektor industri, hingga inflasi nasional.

Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harga harus tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan sektor energi nasional.

“Penurunan harga BBM non-subsidi ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Saya mengapresiasi kinerja Menteri ESDM dan komitmen Pertamina yang terus menghadirkan kebijakan harga yang adaptif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

“Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan badan usaha energi harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh pasokan energi yang aman, harga yang kompetitif, serta kepastian layanan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Christiany menegaskan bahwa sektor energi memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia berharap pemerintah, Pertamina, dan seluruh badan usaha penyedia BBM terus menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan berdasarkan kondisi pasar yang objektif.

“Dengan demikian, stabilitas energi nasional dapat terus terjaga, daya saing dunia usaha meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.