x

Fraksi Golkar Pertanyakan Kritik Melalui Kabinet Bayangan: Siapa yang Tindak Lanjuti?

waktu baca 2 menit
Selasa, 21 Jul 2026 18:52 311

TODAYNEWS.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan terkait langkah sejumlah kelompok masyarakat sipil yang membentuk kabinet bayangan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan.

Sarmuji menilai aksi tersebut merupakan hak warga negara yang patut dihargai. Kendati demikian, Sarmuji mengingatkan bahwa penyampaian kritik melalui institusi resmi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan jauh lebih efektif.

Hal ini menurutnya, karena DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah.

“Itu hak warga negara, silakan saja. Namun, kritik masyarakat sebenarnya juga bisa disalurkan melalui institusi resmi seperti DPR, yang memiliki tugas melakukan pengawasan,” kata Sarmuji di kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Sebab itu, Sarmuji pun mempertanyakan efektivitas tindak lanjut dari kritik yang disalurkan di luar lembaga formal itu. Menurutnya, keberadaan kabinet bayangan seringkali tidak memiliki mekanisme eksekusi atau tindak lanjut kebijakan yang jelas.

“Kalau kritik disampaikan melalui kabinet bayangan, pertanyaannya adalah siapa yang akan menindaklanjutinya,” ujarnya.

“Sementara kalau disampaikan melalui lembaga resmi seperti DPR, ada pihak yang menindaklanjuti sekaligus mengawasi tindak lanjut tersebut,” jelas Sarmuji.

Meski menyoroti efektivitas jalur penyampaian aspirasi tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI tetap terbuka terhadap berbagai bentuk masukan demi perbaikan kinerja pemerintah ke depannya.

“Meski begitu, pembentukannya tetap kami hargai,” tutupnya.

Sebelumnya jagat media dihebohkan dengan kemunculan Kabinet Bayangan yang dibentuk sebagai wadah pengawasan alternatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti, bekerja secara pro bono, dan bersifat nonpartisan,” kata Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan Feri Amsari.

Inisiatif tersebut diisi oleh berbagai figur kredibel, mulai dari akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga pegiat kebijakan publik.

Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan kritik konstruktif serta menawarkan rekomendasi kebijakan tandingan yang solutif bagi pemerintah.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA