Wajib Belajar 13 Tahun Jangan Cuma Jadi Kebijakan di Atas Kertas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional di tengah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) tahun ajaran 2026/2027.

Legislator Fraksi PKB ini menegaskan, bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun harus diwujudkan melalui pemerataan akses dan kualitas yang nyata.

Baca Juga

3 hari  lalu

Konsep PPG Terintegrasi Didorong Masuk RUU Sisdiknas untuk Pangkas Birokrasi

79 Dhanis Iswara

Habib menilai pemerintah perlu memiliki peta pendidikan yang komprehensif, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Menurutnya, masalah dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang terus berulang di berbagai daerah menunjukkan perlunya data yang lebih akurat.

“Perlu ada satu peta yang lebih lengkap berkaitan dengan siswa ini,” kata Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di satu sisi, banyak sekolah swasta mengalami kekurangan peserta didik, sementara sejumlah sekolah negeri justru mengalami kelebihan kapasitas.

Baca Juga

6 hari  lalu

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Urusan Lembaga

81 Dhanis Iswara

Habib juga mengungkapkan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel). Padahal pemerintah telah menetapkan batas maksimal rombel, namun di lapangan masih ditemukan sekolah yang membuka kelas melebihi ketentuan.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan memaksa sejumlah sekolah memanfaatkan ruangan yang tidak semestinya digunakan sebagai ruang belajar. Situasi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan sekaligus berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.

Selain itu, Habib mengingatkan bahwa implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus diikuti dengan kepastian pembiayaan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program sekolah gratis benar-benar dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi kebijakan di atas kertas.

Habib juga menilai masih terdapat kesenjangan kualitas antarsekolah yang memunculkan stigma sekolah favorit dan sekolah nonfavorit.

Di sisi lain, akses pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) juga masih menjadi pekerjaan rumah karena banyak siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah.

Ia menyebut persoalan-persoalan tersebut menjadi bagian yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Meski demikian, Habib memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam merespons berbagai persoalan pendidikan.

“Secara keseluruhan saya melihat ada progres. Di bawah kepemimpinan Menteri, jarak antara munculnya masalah dengan solusi tidak terlalu lama. Sekarang tidak terjadi lagi pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul,” katanya.

Habib berharap momentum MPLS tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan, tetapi juga menjadi titik balik perbaikan tata kelola pendidikan, mulai dari pemerataan daya tampung hingga peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh anak bangsa.