Presiden Prabowo Tidak Pandang Bulu

TODAYNEWS.ID – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto mendapat kepercayaan publik dalam melakukan bersih-bersih di pemerintahannya.

“Publik makin percaya bahwa Presiden Prabowo tidak main-main dengan beberapa pernyataannya terkait pemberantasan korupsi yang mengatakan bahwa “Ikan Busuk Dari Kepala”,” katanya kepada TODAYNEWS, Minggu (12/7/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Dikunjungi 35.000 Orang, Museum KAA Jadi Magnet Wisata Edukasi

75 Asep Awaludin

Hari mengatakan, Presiden Prabowo nampaknya sudah mulai geraha dengan perilaku koruptif di lingkungan pemerintahannya.

“Itu beliau buktikan dengan dengan 2 kasus korupsi yang kita saksikan langsung, Pertama: Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), Kedua: Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),” katanya.

Menurutnya, kedua kasus korupsi besar itu sangat menyangkut dengan marwah lembaga. Namun, kata Hari, Prabowo tidak peduli dengan persoalan tersebut.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Isyaratkan Rekrutmen Anggota KPU-Bawaslu Baru Tetap Pakai UU Pemilu Existing

82 Dhanis Iswara

Hari berujar bahwa Prabwo ingin pemerintahannya bersih dari pemburu rente. “Kedua kasus tersebut menjadi tantangan dan menyangkut kredibilitas kelembagaan yang disatu sisi menjawab janji kampanye Presiden soal Gizi bagi rakyat dan disisi lain penegakan hukum yang tidak pandang bulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penetapan itu diumumkan oleh Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Totok menyampaikan penanganan tiga perkara juga telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Langkah itu ditempuh berdasarkan kesepakatan kedua institusi.

Menurut Totok, pelimpahan penyidikan dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan mekanisme tersebut, proses penanganan perkara akan dilanjutkan oleh Kejagung berdasarkan hasil koordinasi kedua lembaga.