DPR Minta Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi Diperketat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pengawasan dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi diperketat guna mencegah penyelewengan yang merugikan petani.

Hal itu ditegaskan Rajiv saat kegiatan sosialisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pacet dan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Legislator Dorong Penguatan Perpres Ojol 2026 Jadi UU

73 Dhanis Iswara

“Kita ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan penerima itu transparan, jelas, dan harus bisa kita awasi bersama,” tegas Rajiv.

“Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” tambah politisi Partai NasDem itu.

Rajiv juga menegaskan, bahwa sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh pihak terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar berjalan tepat sasaran, terbuka, dan dapat diawasi bersama.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Bangga dengan Prabowo, Buruh Nyatakan Bakal Setia

74 Dhanis Iswara

Legislator Dapil Jabar II itu juga menyoroti masih adanya keluhan petani terkait ketersediaan pupuk di kios penyalur, meski telah terdaftar dalam e-RDKK (sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok penerimaan pupuk subsidi) dan memiliki kartu tani.

“Masih ada petani yang menyampaikan sudah terdaftar di e-RDKK dan punya kartu tani, tetapi saat menebus pupuk bersubsidi justru mendapat jawaban stok habis atau barang belum datang. Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian dan dibenahi bersama,” katanya.

Menurut Rajiv, kegiatan sosialisasi bersama Pupuk Indonesia menjadi ruang dialog antara petani dan pihak terkait untuk mengurai berbagai persoalan distribusi pupuk yang selama ini terjadi di lapangan.

Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani.