Legislator Dorong Percepatan Satu Data Nasional untuk Mengatasi Ketimpangan Penyaluran Bansos

TODAYNEWS.ID – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, mendorong percepatan integrasi Satu Data Indonesia guna mengakhiri ketimpangan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Menurut Shadiq, masih banyaknya data sosial yang tidak sinkron antar kementerian, membuat penyaluran Bansos seringkali tidak tepat sasaran, termasuk distribusi bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga menciptakan ketidakadilan di masyarakat.

Baca Juga

5 hari  lalu

Respons Tuntutan Buruh, Komisi IX Pastikan RUU Ketenagakerjaan Menjawab Aspirasi Pekerja

70 Dhanis Iswara

“Kita masih melihat ketimpangan data sosial, baik di Kemensos maupun sektor perumahan. Ada warga yang layak dibantu tapi tidak terdaftar, sementara yang mampu justru menerima. Ini persoalan serius yang menyangkut rasa keadilan,” tegas Shadiq dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Selain masalah Bansos, Anggota Komisi XIII DPR itu juga menekankan bahwa Satu Data Indonesia harus menjadi instrumen kuat untuk melindungi masyarakat adat.

Menurutnya, selama ini masyarakat adat sering terabaikan dalam pembangunan karena pendataan wilayah dan kondisi sosial ekonomi mereka belum akurat.

Baca Juga

3 hari  lalu

DKPP Gelar Lomba Video Kreatif dan Karya Tulis Jurnalistik, Ini Syarat dan Ketentuannya

64 Dhanis Iswara

“Negara harus memiliki data akurat terkait wilayah adat, jumlah penduduk, hingga potensi lingkungan mereka. Satu Data Indonesia harus mampu menjadi instrumen perlindungan hak-hak masyarakat adat,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Sumbar I itu menilai, meski teknologi digital seperti citra satelit dan geospasial sudah maju, data nasional masih tersebar di berbagai lembaga dengan format yang berbeda-beda.

Sehingga hal ini menyulitkan akses untuk penanggulangan kemiskinan, stunting, hingga penanganan bencana.

“Data harus benar-benar valid, diperbarui berkala, dan terhubung antar instansi. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tertinggal dari program pemerintah karena data yang tidak terintegrasi,” tambah Shadiq.

Untuk itu, Shadiq berharap penguatan regulasi data nasional mampu melahirkan kebijakan yang lebih transparan dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa.