Di Tengah Ancaman Krisis Global, DPR Tegaskan Kemandirian Energi Menjadi Kewajiban Strategis

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari ketegangan yang masih berlanjut antara Iran, Amerika Serikat (AS) dan Israel, khususnya terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” kata Ratna mengutip, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat, Pengamat: Momentum yang Tepat

71 Dhanis Iswara

Ratna mengatakan bahwa data kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari.

Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat saat harga minyak dunia bergejolak.

Untuk itu, Ratna menegaskan bahwa kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu, ketimbang terus-menerus bergantung pada impor BBM.

Baca Juga

2 jam  lalu

Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN, Komisi IX: Harusnya yang Diprioritaskan Program Strategis dan Mendesak

27 Dhanis Iswara

Ratna mendorong adanya penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara masif.

Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis, tetapi harus berbasis komunitas dengan mendorong 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.

“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” pungkasnya.

Selain itu, legislator Fraksi PKB itu juga mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran, termasuk memperketat pengawasan agar tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan.

Penyelamatan subsidi energi melalui efisiensi dinilai dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru (green jobs).

“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” tandasnya.