Gubernur Pramono dan Wagub Rano menghadiri konferensi pers terkait realisasi APBD 2025 di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/11). Acara ini digelar sebagai bagian dari komitmen Pemprov terhadap transparansi pengelolaan anggaran. (Foto: Dok. Pemprov DKI) TODAYNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (21/11). Acara ini menjadi forum strategis untuk menegaskan komitmen Pemprov terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan kota.
Dalam pemaparannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan bagian penting dari transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing tinggi.
“Konferensi pers ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Sebagai kota yang sedang berproses menuju kota global, Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak hanya pertumbuhan tetap terjaga, tetapi juga stabilitas dan inklusivitas bagi seluruh warganya,” urainya.
Gubernur Pramono menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, berbagai indikator ekonomi menunjukkan perekonomian Jakarta berada pada momentum pertumbuhan yang kuat, stabil, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dan pemulihan yang terus berlangsung di berbagai sektor, terutama jasa, transportasi, dan akomodasi.
Jakarta juga tetap menjadi pusat perputaran ekonomi nasional dengan kontribusi 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Selain itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen pada 2025, sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan mobilitas masyarakat.
Inflasi Jakarta pun terkendali pada angka 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Stabilitas ini dapat dicapai berkat kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan berbagai pemangku kepentingan. Pemprov menjaga keterjangkauan harga melalui program pangan bersubsidi bagi kelompok rentan, kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan, serta penguatan distribusi melalui gerak Jakmart, Jakgrosir, dan revitalisasi pasar. Selain itu, pengawasan harga dilakukan secara intensif lewat rapat mingguan TPID untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Pada sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,05 persen per Agustus 2025. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program penempatan kerja yang dilaksanakan secara masif sepanjang tahun. Hingga Oktober 2025, Pemprov telah menggelar 20 job fair, 280 kelas pelatihan reguler, dan 245 pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di 93 kelurahan.
Adapun sektor perdagangan, akomodasi dan makanan-minuman, serta transportasi dan pergudangan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pemprov juga memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses setara melalui penyelenggaraan Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025.
Sementara itu, realisasi investasi hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp204,13 triliun, tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kontribusi Jakarta terhadap total investasi nasional tercatat sebesar 14,24 persen dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 338.310 orang.
“Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik, promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha,” imbuh Gubernur Pramono.
Di sisi fiskal, total APBD-P DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah meningkat dari Rp62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp68,53 triliun per November 2025 atau 81,15 persen dari target Rp84,45 triliun.
Peningkatan ini ditopang oleh kinerja Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Belanja daerah juga naik dari Rp47,96 triliun menjadi Rp51,98 triliun, atau 60,46 persen dari target Rp85,97 triliun. Pada saat yang sama, proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai 95,34 persen dengan total 21.631 paket yang terlaksana.
Pembiayaan daerah (neto) tercatat sebesar Rp3,64 triliun, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) meningkat dari Rp18,08 triliun menjadi Rp20,09 triliun per 20 November 2025. Secara keseluruhan, posisi anggaran pada Oktober 2025 mencatatkan surplus Rp14,43 triliun. Pemprov optimistis realisasi anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut menjadi dasar kuat bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melanjutkan agenda pembangunan. “Angka-angka ini memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi Jakarta tetap kuat untuk mendorong program prioritas pembangunan Jakarta. Kami akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga,” tutupnya.