x

Deddy Sitorus: Kasus Bupati Pati Imbas dari Kebijakan Efisiensi Anggaran

waktu baca 2 menit
Jumat, 15 Agu 2025 15:24 16 Dhanis Iswara

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus, menyoroti soal kebijakan kenaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo, yang mendapat penolakan keras hingga memicu gelombang protes besar-besaran dari warga warga Pati.

Menurutnya, kenaikan pajak daerah seperti kasus di Pati merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi anggaran.

Sehingga, pemerintah daerah (pemda) berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pajak.

“Kalau Komisi II kita melihat kan begini ya, akibat dari efisiensi anggaran itu pemda-pemda berusaha meningkatkan PAD,” kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Meningkatkan PAD dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampang, gak perlu orang pintar, menaikkan pajak,” tambah Deddy.

Menurut Deddy, hal ini tidak hanya terjadi di Pati, tetapi daerah lainnya pun potensi terjadi hal serupa akibat kebijakan efisiensi anggaran yang sangat berdampak kepada daerah.

“Nah, saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah. Persoalan di Pati kan bukan hanya Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak,” ujarnya.

“Dan tentu karena efisiensi dari pemerintah pusat, mau tidak mau belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan belanja publik dan operasional, itu harus dipangkas,” lanjutnya.

Untuk itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam membuat inovasi kebijakan.

“Nah saya kira pemerintah daerah harus lebih hati-hati dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Deddy, hal ini harus menjadi perhatian serius karena tak menutup kemungkinan anggaran daerah pada tahun-tahun berikutnya tak mengalami pemangkasan.

“Karena kalau situasi seperti ini berarti tahun yang akan datang transfer ke daerah juga berpotensi untuk dipangkas lagi. Dan ini kalau berkepanjangan tentu akan memberi persoalan pada kita semua,” pungkasnya.

 

Post Views17 Total Count

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM

12 hours ago
12 hours ago
1 day ago
1 day ago

LAINNYA
x