Pemerintah Tetapkan Kebijakan WFA Jelang Mudik Lebaran 2025 

TODAYNEWS.ID – Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.

Rini mengatakan, kebijakan WFA bagi ASN diterapkan sebagai bentuk upaya untuk mencegah penumpukan arus mudik menjelang lebaran tahun 2025.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ketua Komisi II: Putusan MK Jadi Bahan Revisi UU Pilkada dan Pemilu

675 Akbar Budi

“Untuk para ASN ini, kami sudah memberikan kebijakan bekerja secara di luar. Jadi, para ASN bisa bekerja di tempat dimana mereka tinggal,” terang Rini, Selasa (25/3/2026).

Adapun kebijakan WFA ini berlaku mulai 24 sampai 27 Maret 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025.

Rini menuturkan bahwa pihalnya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan juga kementerian lainnya dalam rangka melakukan pemetaan arus mudik lebaran di seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Baca Juga

1 tahun  lalu

82 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Wilayah Daop 4 Semarang

602 Yunita

“Kami juga memastikan tata kelola yang layak dalam koordinasi pelaksanaan kelancaran arus mudik ini,” ungkap Rini.

Rini juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke Korlantas Polri guna mengecek kesiapan petugas dan memonitoring arus mudik lebaran.

“Saya berkunjung ke Korlantas karena Kakorlantas menjadi salah satu leading sector dalam bagaimana mengamankan arus mudik selama masa libur Lebaran,” kata Rini.

“Kami memang ditugaskan untuk memastikan instansi pemerintah melayani masyarakat dan kami sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan layanan publik untuk masyarakat,” sambung Rini.

Rini mengapresiasi Korlantas Polri yang telah menyiapkan peralatan dan alutsista yang culik canggih dalam mengawal arus mudik lebaran 2025.

Ia menambahkan, kesiapan itu penting dilakukan dalam rangka untuk memetakan arus mudik di sejumlah provinsi yang dilintasi oleh masyarakat.

“Jadi Kakorlantas memanfaatkan integrasi data. Di dalam memastikan layanan terkait, mereka saling terkoneksi. Tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang selalu kita dengungkan transformasi digital,” pungkasnya. (GIB)