Bawaslu Perkuat Koordinasi Cegah Pelanggaran PSU Pilkada 2024
Caption Foto : Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. / Negus Gibran TODAYNEWS.id – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) RI menyebut telah membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencegah potensi munculnya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, upaya pencegahan pelanggaran itu dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama KPU baik dalam tahapan maupun pelaksanaan PSU Pilkada 2024.
Sosok yang akrab disapa Lolly itu menuturkan, selain mengandeng KPU, Bawaslu juga membangun koordinasi dengan seluruh pihak diantaranya aparat keamanan, tim pemenangan Paslon dan tokoh masyarakat.
“Pencegahannya saat ini fokus memperkuat koordinasi dengan KPU, tim pemenangan Paslon, aparat keamanan, dan juga tokoh masyarakat,” terang Lolly kepada Todaynews.id, Minggu (16/3/2025)
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Adapun selain berkordinasi bersama berbagai lembaga, Lolly mengaku juga telah memerintahkan jajaran di daerah mempersiapkan langkah strategis dalam rangka untuk menghadapi pelaksanaan PSU di 24 daerah.
Disisi lain, lolly menilai politik uang (money politik) berpotensi muncul lantaran pelaksanaan PSU Pilkada 2024 bertepatan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat ditengah situasi menjelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriyah.
“Tentu pelanggaran politik uang melalui kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya,” ungkap Lolly.
Lolly menuturkan, selain politik uang, pelanggaran lain yang juga berpotensi rawan yakni mengenai pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri,Kepala Daerah, hingga Kepala Daerah.
Oleh karena itu, Lolly mengungkapkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain penting dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran di PSU Pilkada 2024.
Lolly memastikan, pihaknya akan memperketat pengawasan agar menghindari resiko laporan terkait dugaan pelanggaran yang dapat menimbulkan potensi pemungutan suara ulang (PSU).
“Pelanggaran netralitas menjadi kerawanan paling krusial, apalagi momentumnya saat ini kita mau lebaran,” jelas Lolly.
“Bawaslu sudah menurunkan perintah melalui surat edaran. Agar dapat melaksanakan konsep strategi pengawasan, termasuk mitigasi kerawanan, pencegahan dan penindakannya,” tutup Lolly. (GIB)
Pos terkait
