4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut Retreat

BANDUNG, todaynews.id – Empat kepala daerah di Jabar memutuskan untuk tidak ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah. Keempatnya merupakan kader PDI Perjuangan.

Empat kepala daerah tersebut masing-masing adalah Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Respons Pemprov Jabar Pasca KLH Segel TPS Pasar Caringin Bandung

115 Afrizal Ilmi

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, keputusan untuk tidak ikut retreat sesuai dengan surat edaran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati meminta seluruh kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda keikutsertaannya di retreat.

Perintah Megawati ini menyusul ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Pentingnya Ilmu Kesehatan Mental dan Psikososial untuk Berikan Layanan Perlindungan dan Anak

108 Pramitha

“Beliau-beliau ini ya menunggu instruksi selanjutnya sebagaimana surat DPP tersebut. Jadi kepala daerah ini di luar rombongan. Tinggal nanti standby-nya di mana, apakah di Bandung, apakah di Cirebon tempatnya Pak Imron, atau bisa di mana pun. Tapi yang jelas beliau-beliau sedang menunggu instruksi,” ujar Ono, Jumat (21/2/2025).

Ono memastikan, para kepala daerah kader PDI Perjuangan akan fatsun pada perintah Ketua Umum Megawati. Apabila menolak atau memaksa ikut retret maka sanksi akan diberikan.

“Saya yakin beliau-beliau ini sebagai kader PDI Perjuangan akan tegak lurus, apapun yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum,” katanya.

“Biasanya pada saat DPP Partai apalagi surat instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum, pasti berkonsekuensi terhadap pelanggaran disiplin partai apabila ada kader partai yang tidak mengikuti instruksi tersebut,” jelasnya.

Ono menegaskan tidak ada permasalahan meski empat kader PDI Perjuangan ini tidak mengikuti retret. Apalagi tidak ada aturan perundang-undangan untuk wajib mengikutinya.

“Kalau misalnya retret ada aturan perundang-undangannya, mau tidak mau, saya yakin PDI Perjuangan juga mungkin saja kan tidak mengeluarkan surat itu,” ujarnya.

Ono pun yakin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merupakan pemimpin yang egaliter dan inklusif. “Seyogyanya tidak ada unsur politik perbedaan partai antara Gubernur dengan kepala-kepala daerah di 27 provinsi kota. Saya pastikan itu,” tandasnya. (Mohammad)

135 Total Count