Wamenko Pangan Sebut Ternak Integrasi Atasi Defisit Daging Nasional

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menilai integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi merupakan solusi strategis untuk mengatasi defisit daging nasional sekaligus meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

“Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor,” kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat meninjau pelaksanaan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).

Menurut Hanif, sistem pengembangbiakan sapi secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan metode inseminasi buatan. Selain membutuhkan biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami juga dinilai lebih efektif karena seluruh hormon yang diperlukan untuk kebuntingan tersedia secara alami.

“Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam,” ujar Hanif.

Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti yang sebelumnya sekitar 300 ekor kini meningkat menjadi hampir 1.500 ekor. Seluruh populasi tersebut dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.

Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, peluang pengembangan integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan masih sangat besar. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk diterapkan program SISKA.

“Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan,” katanya.

Ia mengungkapkan kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor per tahun. Sementara itu, kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Menurutnya, apabila konsep integrasi sawit dan sapi diperluas secara nasional, ketahanan pangan hewani Indonesia akan semakin kuat.

Secara nasional, lanjut Hanif, Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan lahan seluas 13 hingga 15 hektare, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.

“Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor,” jelasnya.

Selain mendukung penyediaan daging nasional, integrasi sawit dan sapi juga memberikan manfaat bagi sektor perkebunan. Kehadiran sapi dapat menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak berperan meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

Untuk mencegah dampak negatif terhadap kondisi tanah, sistem penggembalaan diterapkan secara bergilir. Dalam praktiknya, sapi hanya ditempatkan di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.

Pemerintah, lanjut Hanif, akan membahas pengembangan program SISKA lebih lanjut bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun regulasi yang mendukung serta menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.

“Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional,” katanya.