Laporan: Afrizal Ilmi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Rabu (18/11/2026). Foto: ANTARA TODAYNEWS.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Nilai tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.
Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono menandatangani keputusan tersebut pada Jumat (20/11/2026) setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono.
Kenaikan UMP Jakarta 2027 tercatat lebih tinggi dibandingkan penyesuaian tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta naik sebesar 6,1 persen.
Pramono menjelaskan, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga agar penyesuaian upah tidak mengabaikan kemampuan pengusaha menjalankan kegiatan bisnis.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.
Proses pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Pemprov DKI Jakarta menyelesaikannya pada Jumat, meskipun batas akhir penetapan upah minimum jatuh pada Sabtu (21/11/2026).
Pramono menyebut pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit. Proses tersebut melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Ketiga unsur itu dilibatkan untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak sebelum besaran upah minimum ditetapkan. Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menetapkan angka UMP 2027.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tutur Pramono.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berupaya mengambil posisi sebagai penengah selama pembahasan berlangsung. Pemerintah daerah harus memperhatikan tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus kondisi dunia usaha.
Menurut dia, kenaikan upah minimum merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada buruh. Namun, pengusaha juga perlu memiliki ruang untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya di Jakarta.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujar Pramono.
Dengan ditandatanganinya Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026, UMP DKI Jakarta 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan upah minimum yang berlaku pada 2026.
Editor: Azis Arriadh