Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (AFP) TODAYNEWS.ID — Kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran menandai meredanya konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari, di tengah tekanan besar yang dihadapi Presiden AS Donald Trump.
Meski kedua pihak mengklaim kemenangan, sejumlah analis menilai keputusan ini lebih mencerminkan keterpaksaan politik dan militer dibanding dominasi salah satu pihak.
Amerika Serikat dan Iran akhirnya menyepakati gencatan senjata yang diumumkan pada Rabu (8/4). Kesepakatan ini terjadi setelah Washington menunda serangan lanjutan selama dua pekan.
Penundaan serangan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan yang melibatkan pembukaan Selat Hormuz oleh Teheran. Langkah ini dinilai sebagai konsesi strategis yang penting dalam meredakan ketegangan kawasan.
Iran bersedia membuka perundingan setelah AS menyetujui 10 tuntutan yang diajukan Teheran. Kesepakatan ini kemudian menjadi dasar dimulainya gencatan senjata sementara.
Pemerintah Iran menyebut gencatan senjata ini sebagai “kemenangan” karena tuntutan mereka diterima. Di sisi lain, Trump juga mengklaim keberhasilan dengan menyebut tujuan militer AS telah tercapai.
“Ini akan menjadi GENCATAN SENJATA dua arah,” tulis Trump di media sosialnya. Ia juga menambahkan bahwa AS telah “memenuhi dan melampaui semua tujuan militer.”
Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang. Ia menyebut proposal 10 poin Iran sebagai dasar yang layak untuk negosiasi lanjutan.
Namun, sejumlah pihak menilai kesepakatan ini bukan semata hasil tekanan AS terhadap Iran. Sebaliknya, Trump dianggap tidak memiliki banyak pilihan selain menerima gencatan tersebut.
Sebelumnya, Trump terus melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Ia bahkan sempat mengancam invasi darat hingga menjadikan Iran “kembali ke Zaman Batu.”
Namun, sikap itu berubah mendadak ketika ia menunda serangan dan menerima tuntutan Iran. Keputusan ini diumumkan menjelang tenggat ultimatum yang ia berikan sendiri.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, analis dari Quincy Institute, Trita Parsi, menyebut Trump berada dalam posisi sulit. Ia menilai perang yang lebih luas bisa “menghancurkan kepresidenan Trump.”
Tekanan internasional juga memperburuk posisi AS dalam konflik ini. Bahkan sekutu Eropa tidak memberikan dukungan langsung terhadap langkah militer Washington.
“Ia sebelumnya melontarkan ancaman eskalasi, tetapi semua pihak di kawasan tahu bahwa jika Anda menyerang sumber energi dan pembangkit listrik Iran, maka Iran akan membalas dengan menyerang negara-negara Teluk Arab,” kata Parsi. Ia memperingatkan situasi itu bisa memicu krisis energi global yang lebih parah.
Di dalam negeri, Trump juga menghadapi tekanan politik serius terkait keputusannya menyerang Iran. Ia dituding menyalahgunakan wewenang karena tidak melibatkan Kongres secara luas.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan Trump telah memberi tahu “Gang of 8” sebelum serangan dilakukan. Namun, hal itu tidak meredam desakan pemakzulan yang kembali mencuat.
Menurut Parsi, Trump sebenarnya menyadari posisinya yang terjepit. Ia tetap melontarkan ancaman untuk membangun citra bahwa AS berada di posisi dominan.
“Ia perlu keluar dari situasi ini. Ancaman-ancaman yang ia sampaikan sebelumnya bertujuan memberi kesan bahwa kesepakatan yang dicapai pada akhirnya merupakan hasil dari tekanannya,” ucap Parsi. Ia menegaskan bahwa realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Namun jika dilihat lebih dekat, tampaknya tidak demikian,” lanjutnya. Ia menyebut proposal Iran justru lebih rasional dan menjadi dasar utama negosiasi yang disepakati.