Soroti Wacana Penghapusan Klasifikasi Beras, DPR: Jika yang Dijual Hanya Satu Jenis, Bagaimana Nasib Masyarakat

TODAYNEWS.ID – Wacana pemerintah yang ingin menghapus klasifikasi beras dan menetapkan hanya satu standar beras premium mendapat sorotan serius dari parlemen.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap petani, konsumen, hingga Badan Urusan Logistik (Bulog).

Baca Juga

1 hari  lalu

Soal Wacana Gibran Berkantor di Papua-IKN, Pengamat: Ini Ide yang Baik

45 Dhanis Iswara

Menurutnya, penerapan satu jenis standar beras premium tanpa mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kapasitas produksi petani dapat menimbulkan efek domino yang merugikan.

“Jika beras yang dijual hanya standar premium, bagaimana nasib masyarakat yang ekonominya belum mampu menjangkau harga tersebut?” kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Firman mengatakan, penghapusan klasifikasi beras bisa memicu turunnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Di sisi lain, para petani kecil pun terancam karena tidak semua mampu menghasilkan beras dengan kualitas premium.

Baca Juga

2 hari  lalu

Tak Ingin Ada Keracunan MBG Lagi, Senayan Tekan BGN Lakukan Cekan Kualitas Makanan

41 Dhanis Iswara

Pasalnya, kata dia, jika Bulog hanya menerima beras premium, maka petani yang hasil panennya di bawah standar akan kesulitan menjualnya.

“Petani bisa merugi, produksi bisa turun, dan ketahanan pangan nasional justru terganggu. Jangan sampai niat menyederhanakan sistem distribusi beras justru mempersempit akses masyarakat dan menyulitkan produsen lokal,” jelas Firman.

Sebagai solusi, Firman pun mendorong pemerintah tetap mempertahankan klasifikasi beras—minimal dengan tambahan standar beras medium yang dapat dijangkau semua kalangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap impor beras, agar tidak membuka celah bagi masuknya beras premium luar negeri yang bisa menghantam petani domestik.

“Perlu kajian menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyederhanakan justru menambah keruwetan dan memperlebar ketimpangan,” tegasnya.

26 Total Count