Soal Penyimpangan Lapas, DPR: Jangan Salahkan Petugas Bawah, Benahi Sistem dan SDM

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menerapkan sistem meritokrasi secara ketat dalam penempatan pejabat di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, yang dinilai mencoreng tata kelola pemasyarakatan.

Baca Juga

5 hari  lalu

Puan Sebut PDIP Siap Bahas Wacana PT 5 Persen dan Capres Diusung Dua Parpol

116 Akbar Budi

“Meritokrasi harus dilaksanakan, Pak. Jangan sampai orang yang tidak layak akhirnya ditempatkan pada posisi yang bagus. Penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak,” kata Prana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Pemasyarakatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Prana, persoalan di lapas tidak semestinya selalu berujung pada pengorbanan petugas di tingkat bawah. Ia menilai penyimpangan di lingkungan pemasyarakatan juga perlu dilihat dari sisi manajemen, sistem pembinaan, serta ketepatan dalam penempatan pejabat struktural.

“Kita harus melihat sistem di dalam lapas secara menyeluruh. Kasihan petugas lapas selalu menjadi korban hanya karena kelemahan sistem yang ada di pemasyarakatan itu sendiri,” tegasnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Komisi XIII DPR Minta Kemenimipas Usut Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

83 Akbar Budi

Prana meminta Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bertanggung jawab melakukan reformasi menyeluruh, termasuk memastikan pengisian jabatan strategis dilakukan secara objektif dan transparan.

“Pak Dirjen juga harus mempertanggungjawabkan persoalan ini secara penuh. Tanggung jawabnya adalah melakukan perubahan secara total, termasuk memastikan sistem merit benar-benar diterapkan,” katanya.

Selain pembenahan sumber daya manusia (SDM), Prana mendorong modernisasi teknologi pengawasan di seluruh lapas. Menurutnya, integrasi teknologi digital dalam sistem keamanan, kepegawaian, dan pelayanan diperlukan untuk mempersempit celah terjadinya pungutan liar maupun praktik jual beli fasilitas.

“Sentuh teknologinya, mulai dari sistem keamanan, kepegawaian, hingga pelayanan. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga harus ditopang oleh orang-orang yang kompeten,” ujarnya.

Prana mencontohkan transformasi pelayanan publik di PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menurutnya menunjukkan pentingnya pembenahan sistem, teknologi, dan SDM secara bersamaan.

“PT KAI bisa berubah karena sistem, teknologi, dan sumber daya manusianya dibenahi secara bersamaan. Pemasyarakatan juga harus berani melakukan perubahan fundamental seperti itu,” tuturnya.

Ia menilai keberadaan Kemenimipas menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh di sektor pemasyarakatan. Dengan anggaran dan kewenangan yang lebih mandiri, perubahan tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung dalam pelayanan di lapangan.

“Anggarannya sudah sendiri, menterinya sendiri, dan komisinya juga sendiri, jadi pemasyarakatan harus berubah. Semua aspek harus disentuh, termasuk penerapan meritokrasi,” pungkas Prana.